Jakarta, Sumselupdate.com – Presiden Joko Widodo pada Minggu (25/6) lalu menemui perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) di Istana Merdeka, Jakarta. GNPF MUI mengatakan pertemuan itu bukan atas permintaan mereka.

“Kronologi pertemuan kami dengan Presiden yang dikesankan meminta ketemu. Yang benar bukan meminta tapi menggagas terjadinya dialog antara GNPF dan Presiden,” kata Ketum GNPF MUI Bachtiar Nasir dalam jumpa pers di AQL Islamic Center, Jaksel, Selasa (27/6/2017) dikutip dari detikcom.

Bachtiar lalu menjelaskan awal mula pertemuan tersebut berlangsung. Keinginan untuk bertemu Presiden Jokowi dimulai dari aksi unjuk rasa 4 November 2016 lalu, atau dikenal Aksi 411.

“Kami ini jauh-jauh hari dari 411 ketika unjuk rasa sebetulnya ingin sekali ketemu Presiden, ingin dialog. Tapi takdir Allah menghendaki yang lain,” sebutnya.

GNPF MUI, lanjut Bachtiar, lantas menggelar aksi-aksi lanjutan. Tujuannya agar dapat bertemu dengan presiden. Di aksi 2 Desember 2016 atau Aksi 212 lalu, sebenarnya sudah GNPF MUI sudah bertemu dengan Jokowi, namun Jokowi hanya menyapa peserta aksi, tanpa dialog.

Bachtiar menyebut pihaknya sempat kesulitan mencari cara lain untuk bertemu Jokowi. Singkat cerita, Menkopolhukam Wiranto menerima GNPF beberapa waktu lalu.

“Setelah itu kemudian kami hampir kehilangan cara berkomunikasi dengan Presiden. Maka cara kami berkomunikasi lainnya ke Kapolri untuk mencari penyelesaian, terutama penyelesaian kasus-kasus yang satu per satu kami dipermasalahkan,” jelas Bachtiar.

“Dengan Menko Polhukam itu lah, seperti yang kami pernah konperskan (konferensi pers-red) di Jl Denpasar Raya, kita berhasil menyalurkan aspirasi, dan Pak Menkopolhukam berjanji menyampaikan aspirasi ke Presiden,” sambung dia.

Akhirnya Bachtiar berbincang dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dia sempat duduk bersama dengan Wiranto dan Lukman sebelum Lebaran 2017.

Menteri Agama, kata Bachtiar, yang berada di bawah komando Wiranto, akhirnya menyalurkan niat GNPF MUI ke Jokowi dan diterima pada Minggu (25/6), bertepatan dengan 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri.

“Saya minta menag berkoordinasi dalam menyalurkan aspirasi kami ke Pak Menko Polhukam, meskipun Menag kerap bertemu Presiden langsung. Menag koordinasi dengan Menko Polhukam, minta izin ke Presiden dan Pak Presiden menerima,” jelasnya.

Bachtiar lalu mengatakan momen lebaran sangat pas untuk dialog dengan Jokowi. “Pak Presiden dalam suasana membuka hati. Kami dalam kondisi ingin silaturahim dengan siapa saja. kebutuhan ini kebutuhan dua belah pihak untuk berdialog itu. Ini saya kira sebuah keniscayaan, bukan satu pihak,” ujarnya.

Dia juga menegaskan tak ada yang namanya GNPF meminta bertemu Jokowi. Semua yang terjadi atas persetujuan kedua belah pihak.

“Apa yang disebut pertemuan mendadak itu kan kesannya mendadak GNPF minta ketemu Presiden adalah salah besar. Ini dari perjalanan panjang dari 411,” tegas Bachtiar. (adm3)