DPRD Sepakat Tidak Sahkan RAPBD Muratara Tahun 2022, Ini Alasannya

Ketua DPRD Muratara, Efriansyah.

Laporan: Marwan Ashari

Muratara, Sumselupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musirawas (Muratara) sepakat untuk tidak mengesahkan Rancangan APBD Kabupaten Muratara tahun 2022.

Bacaan Lainnya

Kesepakatan ini diambil dari hasil rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Muratara. Tidak disahkannya APBD 2022 tersebut dengan berbagai alasan.

Keputusan ini terkuak dalam press conference yang disampaikan usai rapat paripurna internal, Selasa (30/11/2021).

Ketua DPRD Muratara, Efriansyah mengatakan, tidak disahkannya APBD 2022 dengan berbagai alasan yakni terhambatnya dari pihak eskekutif (Bupati Muratara) menyampaikan rancangan KUA-PPAS tahun 2022 ke DPRD Muratara pada 30 September 2021.

Di mana seharusnya rancangan KUA-PPAS diserahkan kepada DPRD Kabupaten Muratara pada minggu kedua Juli berdasarkan Permendagri No 21 tahun 2021 (tabel 7 dan jadwal proses penyusunan APBD).

Selanjutnya 6 Oktober 2021 telah dilaksanakan rapat badan anggaran DPRD dan TAPD dengan kesimpulan “KUA-PPAS Kabupaten Muratara 2022 yang diterima sekretariat DPRD Kabupaten Muratara 30 September 2021 tidak dapat dibahas dan kembalikan oleh badan banggar karena akan dilakukan penyempurnaan oleh TAPD sesuai dengan permintaan TAPD.

Alasan lainnya, kata Efriansyah, pada 19 Oktober 2021 TAPD kembali menyerahkan KUA-PPAS kepada DPRD Kabupaten Muratara.

Dalam penyusunan KUA-PPAS yang disampaikan pihak eksekutip, alokasi pembangunan tidak merata terutama di kecamatan Nibung dan Ulu Rawas (Nyaris tidak ada pembangunan/di nolkan).

Seharusnya isi dalam KUA-PPAS Kabupaten Muratara 2022 memuat hasil reses (penyerapan aspirasi di daerah pemilihan) DPRD Muratara (berdasarkan Permendagri No 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rancangan pembangunan daerah.

Dikatakannya, Permendagri No 86 tahun 2017 tentang tata cara dan evaluasi pembangunan daerah) dan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Daerah kabupaten Muratara, tetapi pada kenyataannya hasil reses DPRD Kabupaten Muratara tidak dimasukan dalam rancangan KUA-PPAS Kabupaten Muratara tahun 2022.

Alasa lain, Surat Pengakuan Hutang (SPH) tahun 2020 merupakan utang pemerintah daerah dan menjadi tanggung jawab dan harus dibayar karena bukan utang individu.

Akan tetapi di dalam rancangan KUA-PPAS Kabupaten Muratara tahun 2022 tidak dianggarkan. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.