Muratara, Sumselupdate.com – Untuk yang kedua kalinya anggota DPRD dari komisi III Batang Hari Jambi melakukan studi banding ke DPRD Muratara. Kedatangan anggota DPRD tersebut kontek kegiatannya fokus terhadap masalah pembangunan di Kabupaten Muratara. Bahkan Muratara sendiri meskipun Daerah Otonomi Baru (DOB), namun bisa menjadi contoh atau panutan oleh daerah lain.

Pertemuan tersebut disambut oleh Wakil Ketua II I Wayan Kocap, Sekwan dan puluhan anggota DPRD Batang Hari Jambi. Acara tersebut diruang kerja Sekwan, Kamis (15/9).

Anggota DPRD Batang Hari Ibrahim mengatakan ini adalah kunjungan secara resmi oleh pihaknya, mengingat Muratara adalah Kabupaten baru. Akan tetapi bisa menjadi contoh, pasalnya pembangunan di wilayah Kabupaten Muratara bisa dibilang pesat. Bahkan sangat bagus, baik itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ataupun Sekretariat DPRD-nya.

“Kami bersama anggota lainnya banyak sekali mendapatkan ilmu, baik itu mengenai pembangunan infrastruktur ataupun tentang penyusunan anggaran,” katanya.

Lanjutnya, Kabupaten Batang Hari ini adalah kabupaten baru dan sama halnya dengan Kabupaten Muratara, kemudian senasib dengan adanya pemotongan anggaran oleh Pemerintah Pusat.

“Ingin mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada, akan tetapi yang membuat kami kagum Kabupaten Muratara sendiri tidak terlihat cemas atau merasa was-was dengan pemotongan DAU tersebut dan bahkan pembangunan infrastruktur terus berjalan,” ucap Ibrahim.

Sementara itu, Sekwan Aulani Macik mengatakan anggota DRPD dari komisi III Batang Hari Jambi melakukan studi banding dengan kontek kegiatan fokus terhadap masalah pembangunan di wilayah Muratara. Kemudian mengenai pembangunan dilandasi oleh keuangan untuk belanja pegawai 32 persen, sedangkan untuk belanja infrastruktur 68 persen dari anggara Kabupaten Muratara.

Lanjutnya, dilandasi dengan kejadian secara nasional setelah digulirkannya PMK 125 tentang penundaan/pengguliran dan pusat daerah. Dari dasar PMK antara DPRD Batang Hari dengan DPRD Muratara berbagi informasi dalam rangka menyelesaikan gol akhir permasalahan dampak dari PMK ke daerah.

“Ya ada beberapa item yang dipertanyakan oleh anggota DPRD Batang Hari yakni mengenai pembangunan infrastruktur dan permasalahan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat,” jelasnya.
‎
Dijelaskan untuk mengatasi permasalahan itu, pihak eksekutif dan legislatif sangat antusias menegahi dan mencari solusi agar tidak terlalu berdampak pada masyarakat.

“Kita berusaha semaksimal mungkin agar dampak ini tidak dirasakan oleh masyarakat, kemudian berbicara tentang proses lahirnya perda dan anggaran daerah yang bagus sesuai dengan peruntukkan, “pungkasnya. (Ain)‎