Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengakui persoalan harga minyak goreng belum bisa diselesaikan secara tuntas.
Padahal, pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan mulai dari penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), mekanisme pasar, hingga larangan ekspor minyak goreng.
Menurut Andre, kebijakan larangan ekspor menunjukkan Presiden Jokowi sudah marah dengan upaya yang sudah dilakukan.
Ada oknum yang sengaja melawan kebijakan pemerintah terkait melonjaknya harga minyak goreng.
Andre mencontohkan saat Jokowi mengumumkan larangan ekspor langsung membuat harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit anjlok. Padahal, ekspor CPO masih sempat berjalan.
“Sudah terjadi perlawanan terhadap keputusan pemerintah, itu baru rencana (larangan ekspor) perlawanan sudah dimulai, gendang perang sudah dimulai saat ekspor masih berjalan secara normal,” kata Andre di Media Center DPR Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Andre mengingat lagi saat ada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) di 1 Februari 2022 langsung membuat minyak goreng saat itu langkah.
Namun, saat ada Menteri Perdagangan sidak, tiba-tiba minyak goreng melimpah. Ketika Menteri Perdagangan selesai sidak minyak goreng langka lagi. Artinya, ada oknum yang sengaja melawan pemerintah.
“Yang ingin saya gambarkan bahwa dugaan perlawanan oligarki pemerintah itu terlihat jelas, oligarki itu melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah itu jelas,” ujar Andre.
Dia menyayangkan belum ditetapkan tersangka padahal sudah banyak indikasi oknum atau mafia yang membuat harga minyak goreng mahal.
Saat ini, Andre merasa perlahan tetapi pasti masalah harga minyak goreng terlihat sudah bisa diatasi setelah Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor.
“Di saat Presiden mencabut mengumumkan pidato kemarin untuk mencabut larangan ekspor dan efektif Senin depan 23 (Mei) memang rata-rata harga minyak goreng curah nasional sudah di Rp 17.200, Rp 17.300,” ungkap Andre.
“Jadi memang sudah ada penurunan dan memang jumlah minyak goreng curah yang tersalurkan di masyarakat juga sudah lumayan banyak, sudah 200 juta liter, sudah meningkat dari 65 juta yang terkumpul di awal sekarang sudah 200 juta liter,” tambahnya.
Meski begitu, Andre menegaskan pemerintah masih gagal memenuhi harapan rakyat terkait persoalan minyak goreng.
Dikatakan pemerintah tidak boleh kalah dengan oknum atau mafia dalam memberantas minyak goreng.
Untuk itu, Andre menyambut baik saat Kejagung menetapkan Lin Che Wei yang menjadi tersangka baru di kasus ekspor CPO. Ia meminta Kejagung terus menelusuri kasus tersebut.
“Kan tidak mungkin manajernya ngambil keputusan, harusnya harapan kita, dengan penangkapan LCW (Lin Che Wei ) ini menjadi pintu masuk, karena kita tahu yang bersangkutan adalah konsultan,” ujar Andre.
“Nah, siapa yang mengutus LCW sampai ke Kemendag, siapa yang memodali dia, ini harus ditelusuri dan harapan kita bukan hanya Manager, Senior Manager tetapi kalau memang ada bukti tidak ada salahnya dan saya rasa seluruh rakyat Indonesia mendukung Jaksa Agung untuk dugaan tersangka terhadap korporasi terhadap oligarki dan bukan hanya korporasinya saja,” tambahnya.
Andre mengatakan kalau perlu top menagenennga bahkan pemiliknya yang mungkin ada di luar negeri bisa ditelusuri. Sebab, hal itu untuk kepentingan rakyat.
“Karena ini demi kepentingan rakyat bukan hanya ekonomi Indonesia yang terpukul, bukan hanya ekonomi Indonesia yang dirugikan tetapi seluruh rakyat Indonesia yang dirugikan, itu harapan kita di DPR terhadap langkah Bapak Jaksa Agung,” tutur Andre. (duk)
