Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendukunh langkah inovatif pemerintah yang akan menerapkan bahan bakar campuran biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 mendatang. Kebijakan ini sebagai bagian penting mendorong kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Namun implementasi B50 tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian matang.
“Kami mendukung langkah pemerintah dalam mendorong inovasi energi melalui B50. Tapi harus dipastikan seluruh produk B50 yang beredar benar-benar aman. Jangan sampai masyarakat dirugikan, apalagi jika justru menyebabkan kerusakan pada kendaraan,” tegas Ratna di Jakarta, Senin (6/4/2026)
Dikatakan, uji coba komprehensif, termasuk pengujian pada berbagai jenis kendaraan dan kondisi operasional di lapangan sangat penting , sebelum B50 diterapkan secara komersial luas.
“Pemerintah harus transparan dalam hasil uji coba. Libatkan juga produsen otomotif dan lembaga independen agar hasilnya kredibel. Ini bukan sekadar soal energi, tapi menyangkut kepercayaan publik,” tambahnya.
Ratna mendesak pemerintah menstabilkan harga sawit. Berdasarkan sejumlah laporan, harga Tandan Buah Segar (TBS) di beberapa wilayah seperti Kalimantan Barat justru mengalami penurunan menjelang kebijakan ini diberlakukan.
Dia berharap situasi ini tidak boleh sampai memunculkan paradoks, ketika negara berupaya menyerap lebih banyak sawit untuk ketahanan energi, petani justru menghadapi ketidakpastian harga yang berpotensi merugikan.
Ratna juga menyoroti pentingnya kesiapan industri pendukung, khususnya pembangunan pabrik metanol sebagai bagian dari mandatori B50.
Dia mendorong agar pembangunan infrastruktur tersebut dipercepat dan tidak menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.
“Kalau pemerintah serius dengan B50, maka pembangunan pabrik metanol harus dikebut. Jangan sampai kebijakan sudah jalan, tapi industrinya belum siap. Ini harus sinkron,” tuturnya.
Ratna juga memberikan catatan kritis agar kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada target, tetapi juga pada keberlanjutan dan efisiensi.
“Kita tidak boleh hanya mengejar angka bauran energi. Yang lebih penting memastikan kebijakan berkelanjutan, efisien, dan tidak membebani masyarakat. Pemerintah harus menyiapkan skema mitigasi risiko, termasuk jika terjadi dampak teknis di lapangan,” katanya.
Sebagai solusi, dia mendorong adanya roadmap yang jelas, insentif bagi industri, serta edukasi publik terkait penggunaan B50.
Dikatakan, DPR akan terus mengawal kebijakan ini agar berjalan optimal, aman, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Perlu roadmap yang terukur, insentif bagi pelaku industri, dan edukasi yang masif kepada masyarakat. Dengan begitu, B50 tidak hanya jadi kebijakan ambisius, tapi benar-benar berhasil dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegasnya.(duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
