DPD RI: Amandemen Diperlukan Dalam Evaluasi Konstitusional Indonesia

Suasana Dialog Kenegaraan dengan tema ‘Pokok-Pokok Haluan Negara’ di Loby Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua Kompok DPD RI di MPR RI Tamsil Linrung menyakini wacana amandemen ke lima UUD 1945 sangat diperlukan dalam mengevaluasi konstitusional Indonesia.

Evaluasi  konstitusional suatu keharusan karena dapat menguatkan sistem demokrasi di Indonesia.

Read More

“Kita tidak perlu khawatir wacana amandemen, karena amandemen  diperlukan  mengevaluasi konstitusi kita dalam penguatan demokrasi Indonesia seperti kewenangan DPD RI. Karena selama ini kehadiran DPD RI seperti tidak membawa manfaat yang optimal,” ucap Tamsil Linrung saat Dialog Kenegaraan dengan tema ‘Pokok-Pokok Haluan Negara’ di Loby Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Tamsil Linrung menjelaskan wacana amandemen diibaratkan ‘kotak pandora’ maka ada kekhawatiran masyarakat akan disusupi kepentingan kelompok tertentu.

Sehingga banyak pertanyaan muncul dari masyarakat seperti isu wacana jabatan presiden dan wakil presiden tiga periode.

“Secara komprehensif amandemen diperlukan, memang banyak berpendapat jangan hanya PPHN tapi yang lain juga diperhatikan. Artinya amandemen bukan sesuatu yang tabu sebab itu sangat memungkinkan. Lebih memungkinkan bila dalam amandemen, fungsi DPD diperkuat,” harapnya.

Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah Abdul Kholik menjelaskan, haluan negara menjadi simpul di legislatif dalam menyambungkan tiga kamar di parlemen.

“Haluan negara  bisa mengharmonisasikan kelembagaan. MPR RI sebagaimana fungsinya, DPR RI sebagaiman fungsinya, dan DPD RI juga demikian,” tuturnya.

Abdul Kholik menambahkan, bila berkaca pada kondisi seperti ini perjalanan pembangunan untuk pencapaian tujuan bernegara digariskan konstitusi seperti tak tentu arah. Sulit dikonstruksikan dalam bentang tahun ke depan  pembangunan bangsa.

“Selama ini haluan dan arah pembangunan tidak menjadi kesadaran kolektif komponen bangsa. Terutama para pemimpin di pusat dan daerah,” ujarnya.

Mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto Fuad Bawazier menilai DPD RI tidak memiliki kewenangan seperti Utusan Daerah.

Kewenangan-kewenangan tersebut telah berpindah ke partai politik (parpol), dan DPR RI yang merupakan kepanjangan tangan parpol.

“DPD RI baru sejajar dengan DPR RI dalam hal sebagai anggota MPR RI. Dalam kedudukannya sebagai anggota MPR RI saja,” tegasnya.

Fuad Bawazier juga menilai mengubah Pasal 22D UUD 1945 merupakan tugas berat. Lantaran DPR RI dan parpol akan merasa keberatan jika Pasal 22D diubah.

“Mengubah Pasal 22D  akan sulit. Tetapi secara tidak langsung melalui penguatan MPR RI,  otomatis kedudukan anggota DPD RI akan sejajar DPR RI,” jelasnya.

Rektor Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) Laode Masihu Kamaluddin menambahkan, dia merupakan salah satu pencetus terbentuknya DPD RI.

Eksistensi awal terbentuknya DPD RI tidak seperti sekarang yang tidak memiliki kewenangan.

“Terbentuknya DPD RI yakni permasalahan yang tidak bisa di-cover parpol atau DPR RI. Tapi implementasinya DPD RI tidak mempunyai perpanjangan tangan. Itu sebetulnya DPD RI lahir, sekarang kewenangannya dimandulkan,” paparnya.

Dikatakan, GBHN merupakan suatu instrumen Pancasila untuk membangun peradaban Indonesia. Artinya, GBHN menjadi visi dan misi yang terarah dalam pembangunan nasional.

“Visinya adalah sebuah strategi maka amandemen ini seharusnya menyeluruh. Jika dulu di zaman Orde Baru ada oligarki kaum intelektual. Namun saat ini oligarki pengusaha, memang bahaya oligarki pengusaha dan parpol bila banyak kepentingan. Sistem oligarki saat ini tidak memihak kepada rakyat tapi penyelenggara negara sehingga harus ada konsep yang kuat,” kata Laode. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.