Palembang, Sumselupdate.com – Kader Demokrat se-Indonesia berang, terhadap pernyataan pengacara kasus KTP Elektronik, Firman Wijaya yang menyebut mantan Presiden keenam Indonesia juga menerima aliran dana tersebut.
Berangkat dari dari pernyataan menyesatkan tersebut, Tim Advokasi DPC Demokrat kota Palembang melakukan upaya hukum terhadap pernyataan Firman Wijaya.
Ahmad Sayuti Devisi Hukum dan HAM DPC Demokrat Kota Palembang sekaligus Tim Advokasi, kita akan mengajukan upaya hukum namun masih menunggu koordinasi dan konfirmasi dari DPP.
Tim Advokasi DPC Demokrat kota Palembang Ahmad Sayuti, menuturkan, upaya hukum akan kita ambil dalam mengembalikan nama baik ketua Umum DPP Demokrat.
“Jika sudah mendapatkan konfirmasi dari DPP, kami advokasi melakukan upaya hukum dalam memberikan nama baik,” ungkap Ahmad Sayuti didampingi ketua BPOKK Kms Arfan Even didampingi Ketua Bapilu M Fathony Selasa (6/2/2018) saat siaran pers di Sekretariat DPC Demokrat Kota Palembang.
Hal senada disampaikan ketua BPOKK DPC Demokrat Palembang Kms Arfan Efendi, pernyataan sikap ini dilakukan seluruh kader Demokrat sebagai upaya hukum terkait pernyataan pengacara firman wijaya yang menyatakan sby juga menerima aliran dana KTP Elektronik.
“Kita ketahui saat mendekati Pilkada 2018 serta Pilpres 2019. Adanya isu ini akan mempengaruhi dan merugikan Partai Demokrat,” jelasnya.
Ditambahkannya, DPC Demokrat kota Palembang mendukung penuh upaya hukum yang di ambil ketua umum DPP Demokrat.
“Seribu Advokat dan kader hari ini bergerak melaporkan kicauan menyesatkan tersebut,” terangnya.
Dia berharap proses hukum yang diambil dapat merapatkan barisan, dalam mengawal nama baik mantan presiden keenam RI tersebut.
“Konstelasi politik menjelang Pilkada ini sudah dekat, adanya pernyataan tersebut akan merugikan Bapak SBY serta seluruh kader se-Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua Bapilu Kota Palembang M Fathony, menganggap hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat nama baik Ketua umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
“Bentuk dukungan ini diambil untuk mengembalikan nama baik Pak SBY serta kader Demokrat,” singkatnya. (yud)











