Bupati Pakpak Bharat yang di-OTT KPK Baru Deklarasi Pro-Jokowi

Ilustrasi penyidik KPK

Jakarta, Sumselupdate.com – Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu yang ditangkap KPK atas dugaan suap proyek di Dinas PUPR baru saja mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk 2019. Soal dukungan itu dibenarkan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Terkait dengan deklarasi yang baru-baru ini terjadi, pada prinsipnya hampir setiap hari, setiap saat kami di TKN paslon 01 memeroleh dukungan dan deklarasi dari berbagai elemen masyarakat, relawan, unsur ormas di seluruh Indonesia. Dengan Pak Bupati (Pakpak Bharat) ini beliau ada deklarasi dan beliau hadir. Jadi beliau didaulat sebagai salah satu pimpinan deklarasi tersebut,” kata Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Verry Surya Hendrawan, kepada wartawan, yang dikutip dari Detikcom, Minggu (18/11/2018).

Bacaan Lainnya

Remigo ikut deklarasi pro-Jokowi pada Sabtu (17/11) kemarin, meski dia adalah Ketua DPC Partai Demorat Pakpak Bharat. Verry menegaskan dukungan itu takkan memengaruhi proses hukum yang kini dihadapi Remigo.

“Kami melihat bahwa proses hukum yang terjadi harus tetap kita hargai. Apapun itu ini adalah kesepakatan kita bersama membangun negeri untuk tidak ada proses-proses yang terkait dengan korupsi dan nepotisme. Jadi sama-sama kita hargai proses yang sedang berlangsung,” ujar Sekjen PKPI itu.

Selain itu, menurut Verry, operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhdapa Remigo sekaligus menjadi bukti pemerintahan Jokowi tak ikut campur dalam urusan hukum. Masing-masing lembaga menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

“Namun di sisi lain dari aspek politis kami melihat ini sebagai bukti nyata pemerintahan Pak Jokowi tidak dan tidak akan pernah mencampuri urusan yang terkait aspek hukum. Menghargai dan saling menghormati antara eksekutif dan yudikatif yang pada prinsipnya semua proses dalam pemberantasan korupsi demi kebaikan negeri akan kami hormati,” tegas Verry.

KPK mengamankan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu terkait dugaan suap proyek di Dinas PUPR. KPK menduga penerimaan suap telah terjadi beberapa kali.

“Dari kegiatan ini teridentifikasi dugaan transaksi terkait proyek dinas PU di Pakpak Bharat. Diduga penerimaan telah terjadi beberapa kali, dengan nilai ratusan juta. Sebagian dari uang tersebut diamankan tim dan dibawa ke Jakarta,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan.(dtc/adm5)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.