Sekayu, Sumselupdate.com – Pengelolaaan Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) menjadi fokus kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Terlebih, BPKP Sumsel saat ini sangat gencar mengawasi dan mendampingi pengelolaan SisKeuDes di daerah-daerah Sumatera Selatan.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel, Gillbert August Hasudungan Hutapea menyebutkan pihaknya sudah sangat gencar melakukan sosialisasi SisKeuDes ke desa-desa di wilayah Sumsel, tapi pihaknya menemukan perbedaan implementasi SisKeuDes di Muba.
“Di Muba ini implementasi SisKeuDes nya unik, kami hanya melatih beberapa Satgas saja, tapi akhirnya secara menyeluruh di 227 desa mengimplementasikan SisKeuDes secara mandiri dan ini sangat kami apresiasi,” ujarnya di sela pembukaan Sosialisasi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Muba, di Ruang Auditorium, Rabu (20/9/2017).
Menurutnya, hasil penelusuran yang dilakukan BPKP Provinsi Sumsel belum ada daerah di Sumsel yang menerapkan SisKeuDes secara mandiri. “Muba ini jadi pilot project, dan bahkan bisa menjadi etalase di Indonesia karena sudah menerapkan SisKeuDes secara mandiri dan transparan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, apa yang sudah dilakukan Pemkab Muba ini dalam mengimplementasikan SisKeuDes secara mandiri diharapkan akan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia khususnya di Provinsi Sumsel. “Ini wujud langkah konkrit Pemkab Muba untuk meminimalisir penyalahgunaan dan mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa,” terangnya.
Bupati Muba Muba H Dodi Reza Alex Noerdin menegaskan Pemkab Muba akan total dalam mengawasi dan mendampingi pengelolaan dana desa oleh perangkat desa.
“Bentuk pencegahan penyimpangan itu harus dilakukan dengan serius, supaya Kabupaten Muba ini jauh dari penyimpangan anggaran dana desa,” tegasnya.
Lebih Lanjut Dodi menjelaskan bahwa dirinya telah menginstruksikan jajaran untuk turun ke lapangan dalam mengawasi dan mendampingi pengelolaan dana desa. “Saya minta betul OPD terkait turun untuk mengawasi dan tidak hanya menerima laporan saja,” cetusnya.
Dikatakan, penghargaan yang diberikan BPKP Sumsel ini merupakan hasil kerja keras dan keseriusan perangkat daerah dan desa untuk mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa.
“Ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Penghargaan ini dijadikan motivasi untuk kita bekerja lebih baik,” tukasnya. (est)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
