Sekayu, Sumselupdate.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadikan evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai momentum strategis untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Muba, Syafaruddin, saat menyambut Entry Meeting Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026, di Ruang Rapat Serasan Sekate, Senin (27/4/2026).
Syafaruddin, yang didampingi Asisten I Setda Muba Ardiansyah serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung penuh proses evaluasi tersebut.
“Kami siap mendukung seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan entry meeting ini agar proses evaluasi berjalan lancar dan optimal,” ujarnya.
Ia menilai kehadiran BPKP menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah serta berdampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Pengendali Mutu BPKP Sumatera Selatan, Afandi, menekankan pentingnya dukungan aktif dan keterbukaan dari seluruh perangkat daerah selama proses evaluasi berlangsung.
“Kami berharap seluruh jajaran Pemkab Muba proaktif dan kooperatif. Tujuan pengawasan bukan sekadar menilai angka, tetapi memastikan kualitas perencanaan dan penganggaran selaras dengan tujuan pembangunan,” katanya.
Afandi juga mengingatkan masih adanya kesalahan persepsi dalam perencanaan, seperti menganggap output kegiatan sebagai hasil akhir pembangunan, serta penjenjangan kinerja yang hanya dipahami sebatas administratif.
Menurut dia, perencanaan harus disusun berdasarkan kerangka berpikir logis (logic model) sehingga setiap program, kegiatan, hingga subkegiatan memiliki keterkaitan yang jelas antara output dan outcome.
“Dengan pendekatan tersebut, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata,” jelasnya.
Ia menambahkan, hasil evaluasi BPKP bersifat informatif dan dapat menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan kebijakan.
Pemkab Muba sendiri telah menyampaikan asersi lima sektor pengujian EVRAN beserta asersi PHTC kepada BPKP pada 12 Maret 2026. Hasil verifikasi dan validasi diterima kembali sehari setelahnya, dengan sejumlah catatan penting untuk ditindaklanjuti.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara BPKP dan Pemkab Muba semakin kuat dalam mendorong perencanaan pembangunan yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
