Begini KPK Respons Soal Pengunduran PPK dan PPTK di Muaraenim

Jakarta, Sumselupdate.com — Puluhan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muaraenim mengundurkan diri. Alasannya, karena takut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap proyek dan pengesahan APBD.

Merespons hal tersebut, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menerangkan bahwa pihaknya tidak sembarangan menangkap atau menahan seseorang. Ali memastikan bahwa KPK tidak akan menangkap ataupun menahan seseorang jika tidak bersalah.

Read More

“Kami memastikan bahwa penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK dilakukan secara professional dan akuntabel. KPK tidak akan abuse of power dengan menindak pihak-pihak yang memang tidak terlibat dalam suatu perkara,” kata Ali melalui pesan singkatnya, Jumat (25/2/2022), seperti dilansir Okezone.com.

Demikian juga sebaliknya. Kata Ali, pihaknya akan tetap memproses hukum pihak-pihak yang terbukti ataupun terindikasi terlibat dalam perkara korupsi di Muaraenim. Meskipun, ditekankan Ali, orang tersebut sudah mengundurkan diri atau tidak menjabat lagi.

“KPK tetap akan melakukan upaya penindakan, jika memang pihak-pihak tersebut diduga terlibat sesuai dengan alat bukti ataupun fakta-fakta hukumnya. Apapun status kepegawaiannya saat ini,” terangnya.

Lebih lanjut, KPK berpesan, seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaraenim segera melakukan mitigasi dan upaya perbaikan tata kelola secara menyeluruh pasca adanya peristiwa tindak pidana korupsi di daerahnya. Termasuk, manajemen kepegawaian.

“Upaya tersebut juga harus mendapat dukungan penuh dari seluruh individu ASN-nya. Integritas dan komitmen perbaikan harus konsisten diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas ASN sebagai abdi masyarakat. Karena pemberantasan korupsi bukan tanggung jawab orang per orang, tapi tanggung jawab kita bersama,” imbau Ali.

Pemkab Muaraenim Berikan Pendampingan Hukum Bagi PPK dan PPTK

Buntut mundurnya puluhan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas PUPR Pemkab Muaraenim beberapa hari lalu, Pj Bupati Muaraenim H Nasrun Umar menegaskan bahwa Pemkab Muaraenim akan memberikan dukungan serta pendampingan bagi PPK dan PPTK dalam rangka memberikan rasa optimisme saat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Pj Bupati Muaraenim H Nasrun Umar, Kamis (24/02/2022) pada kegiatan brainstorming terkait penguatan tugas PPK dan PPTK di Balai Agung Serasan Sekundang, Muaraenim mengatakan, hal ini untuk memastikan pelaksanaan pembangunan terhadap perencanaan pengadaan barang dan jasa tetap berjalan sesuai aturan.

“Pemkab Muaraenim memberikan dukungan serta pendampingan dalam melaksanakan tugas sebagai PPK dan PPTK melalui pengacara Pemkab Muaraenim, yaitu H. Bambang Hariyanto dan Yose Rizal,”ungkapnya.

Kemudian Pj Bupati didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Emran Tabrani serta para Asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan bahwa dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan perencanaan pengadaan barang dan jasa, tak lepas dari peran para PPK dan PPTK yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan.

“Untuk itu kita menilai bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mengedepankan asas efisien, efektif, transparan, terbuka, berdaya saing, adil dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,” tegasnya.

Pj Bupati menambahkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan tersebut, Pemkab Muara Enim telah melakukan kerja sama pendampingan hukum dengan pengacara.

“Pemkab Muaraenim telah melakukan kerjasama guna melakukan pendampingan dengan pengacara yang dapat menjadi mitra berkonsultasi dalam melaksanakan program dan kegiatan pada proses pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pj. Bupati berharap melalui kesempatan yang baik ini, para PPK dan PPTK dapat fokus bekerja secara profesional sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

“Harapan kita para PPK dan PPTK untuk dapat fokus bekerja secara profesional sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dengan adanya pendampingan hukum yang diberikan Pemkab Muaraenim ini,” pungkasnya.(okz)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.