Bawaslu: Kampanye di Masa Tenang Bisa Kena Sanksi Pidana

Penulis: - Selasa, 13 Februari 2024
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (4/7/2023). (Suara.com/Dea)
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (4/7/2023). (Suara.com/Dea)

Jakarta, Sumselupdate.com — Masa tenang Pemilu 2024 akan dimulai pada 11 Februari 2024. Bawaslu mengimbau peserta pemilu untuk tidak melanggar aturan dengan melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Jika terbukti melanggar, peserta pemilu bisa dijerat dengan sanksi pidana.

Menurut Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, kampanye di masa tenang adalah tindakan melawan hukum. “Sanksinya tentu pidana karena kampanye di luar jadwal,” ujarnya di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024).

Bacaan Lainnya

Selain itu, peserta pemilu juga dilarang menjanjikan imbalan kepada pemilih atau menyiarkan konten yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu lainnya.

Perlu diketahui, Pasal 278 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwa selama masa tenang, peserta pemilu, tim kampanye dilarang menjanjikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya; memilih pasangan calon; memilih partai politik perserta pemilu; memilih calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; serta memilih calon anggota DPD RI.

Kemudian pada undang-undang yang sama, Pasal 523 ayat 2 mengatur bahwa pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 48 juta.

Lalu, pasal 287 ayat 5 UU 7/2017 juga menjelaskan bahwa media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Larangan lain dalam masa kampanye ialah mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat terkait Pemilu. Hal itu diatur dalam Pasal 449 ayat (2) Undang-Undang Pemilu.(src)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.