APBD Perubahan Sumsel Tahun 2020 Fokus Pemulihan Ekonomi dan Infastruktur

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan bersama Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P ) APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2020 antara Gubernur Sumsel dan pimpinan DPRD Sumsel terhadap KUPA dan PPAS-P APBD Provinsi TA 2020, Jumat (2/10).

Palembang, Sumselupdate.com – DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan bersama Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P ) APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2020 antara Gubernur Sumsel dan pimpinan DPRD Sumsel terhadap KUPA dan PPAS-P APBD Provinsi TA 2020, Jumat (2/10) malam.

Gubernur Sumsel H Herman Deru bersyukur bingkai-bingkai yang selama ini di buat bersama DPRD Sumsel secara umum tidak ada yang berubah dari anggaran induk.

Bacaan Lainnya

“ Artinya program-program kita untuk infrastruktur, untuk pemulihan ekonomi masyarakat ini tetap berjalan, jadi secara pribadi saya mengapresiasi kerjasama yang baik ini antara legislatif dan eksekutif,” katanya. usai rapat paripurna DPRD Sumsel, Jumat (2/10).

Untuk prioritas dalam APBD Perubahan 2020 ini menurut Gubernur tetap pemulihan ekonomi nasional dan infastruktur.

Sedangkan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati menilai dalam APBD Perubahan tahun 2020 tidak banyak berubah tetapi pihaknya meneruskan anggaran yang tahun 2020 kemarin di induk.

“ Kalau adanya perubahan yang sedikit karena memang ada yang dikurangi dan ada yang digeser, sehingga semuanya pemulihan ekonomi nasional itu jangan mengganggu struktur anggaran di 2020,” katanya.

Mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat turun dinilai politisi partai Golkar ini terutama untuk dana bagi hasil tetapi dia melihat kemarin pajak kendaraan bermotor bisa melampaui target karena ada pemutihan pajak dan per 1 Oktober ini ada pemutihan lagi yang tidak ada denda tapi juga pokok.

“ Sehingga kita berharap sampai akhir Oktober ini PAD kita dari sektor pajak kendaraan bermotor bisa menutup , paling tidak tertutupi dengan asumsi tahun 2020,” katanya.

Mengenai persetujuan APBD Perubahan 2020 ini menurut mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel ini bisa dijalankan secara efektif.

“ Saya paksa komisi-komisi maupun banggar itu membahas ini dengan cepat, cepat bukan berarti kita tidak teliti namun tidak begitu banyak yang berubah masalahnya, jadi kita tidak perlu banyak yang harus kita perhatikan, agar kita bisa segera mengejar APBD Induk tahun 2021 , jangan sampai kita terlambat karena 30 November itu sudah di ketok 2021 APBDnya,” katanya.

Apalagi dalam pemulihan ekonomi nasional ini dia berharap infrastruktur yang sudah ditetapkan di tahun 2020 tidak ada perubahan.

“ Karena nanti sebetulnya sesuai RPJMD itu di 2021 tentunya akan bergeser sesuai dengan tahun ketiga kepemimpinan gubernur Sumsel,” katanya.

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.