Jakarta, Sumselupdate. com – Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Harun meminta pemerintah menginvestigasi secara menyeluruh dan komprehensif terkait munculnya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Menurut Nabil, masalah PMK ini sangat serius karena telah merugikan petani, peternak sapi dan kambing.
“Acara diskusi ini sangat penting dibahas. Sayangnya pihak Kementerian Pertanian tidak hadir sebagai lembaga pemerintah yang menaungi. Yang hadir hanya anggota DPR dan lembaga konsumen yang tugasnya mengawasi kinerja pemerintah, ” ujar Nabil di Media Center DPR Jakarta, Kamis (16/6) dalam sebuah diskusi bertajuk “Amankah Qurban Hewan di Tengah PMK”.
Dikatakan, Indonesia sebenarnya sudah dinyatakan bebas PMK sejak 1986 namun tiba-tiba muncul kembali tahun 2022. Itu sebab, pemerintah penting menginvestigasi menyeluruh karena kerugian yang ditimbulkan dari wabah tidak kecil.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kerugian peternak akibat wabah PMK mencapai Rp9,9 triliun karena mengganggu produktivitas dan menyebabkan banyak hewan ternak mati.
Ditambahkan, investigasi terkait wabah PMK tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang kembali,
“Kalau saya ingin meminjam logika virus di komputer, itu memang sengaja diciptakan supaya anti virusnya laku. Apakah ini juga terjadi di dunia peternakan,” tanya Nabil.
Meskipun PMK tidak menular ke manusia lanjut Nabil, namun semua pihak tidak boleh jumawa supaya hal-hal buruk tidak terjadi sehingga kerja sama semua pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk menyelesaikan wabah tersebut.
Nabil menghimbau masyarakat khususnya menjelang Idul Adha, pemotongan hewan kurban bisa dilakukan di tempat yang relatif aman misalnya di rumah pemotongan hewan (RPH).
“Memang rasanya kurang afdol kalau misalnya ada hewan kurban kemudian tidak dipotong di masjid atau di musala, memang ada perasaan tidak puas. Namun ketika musim wabah seperti ini, ya mencegah itu lebih baik,” kata Politisi PDIP tersebut.
Dia juga menyarankan apabila ada hewan ternak yang terinfeksi PMK maka harus dimusnahkan namun harus diimbangi dengan kesiapan pemerintah untuk memberikan kompensasi bagi peternak yang hewannya dimusnahkan karena terinfeksi PMK.
Langkah itu menurut dia agar tidak ada masyarakat yang dirugikan menghadapi wabah PMK tersebut, seperti peternak maupun konsumen.
Anggota DPR Hj Luluk Nur Hamidah mengatakan, jelang Idul Adha, permintaan sapi dan kambing meningkat meski situasi pandemi masih berlangsung.
Pemerintah diminta mengawasi lalu lintas peredaran hewan qurban tersebut mengingat kasus PMK sedang merebak di sejumlah daerah.
“Proyeksi pemotongan hewan tahun 2002 akan terjadi kenaikan 5 sampai 6% dari 2021 yaitu sekitar 1.722.982. Ternyata orang yang ingin berkorban itu ternyata engga terbatas,” kata Luluk Nur.
Agar masyarakat merasa nyaman dan aman dari PMK, pemerintah harus bergerak cepat mengantisipasi. Selain memberi vaksin kepada hewan, memeriksa kondisi kesehatan hewan dan tempat pemotongan hewan di lakukan di rumah pemotongan hewan (RPH). (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
