Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menekankan pentingnya keberpihakan anggaran negara terhadap rakyat.
Hal tersebut disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR bersama KemenPKP, Kementerian Transmigrasi, dan BMKG, Rabu (10/9).
Dalam rapat yang membahas RKA-K/L RAPBN 2026 itu, legislator asal Maluku menegaskan APBN tidak boleh sebatas hitungan angka di atas kertas. Setiap program dan anggaran harus dirancang secara transparan hingga detail penerima manfaat.
“Program dan anggaran harus dibahas lebih transparan dan jelas, hingga ke tingkat satuan terkecil, by name, by address, by locus. Dengan demikian, kita bisa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Saadiah.
Dia juga menyoroti disparitas antarwilayah. Saadiah menilai kebutuhan di Maluku tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sulawesi, sebab perbedaan harga barang, biaya perumahan, dan infrastruktur dasar menuntut kebijakan berbasis data yang akurat.
Baca juga : DPR RI Hentikan Sejumlah Fasilitas Anggota dan Komitmen Transparansi
Selain itu, ia mengkritik alokasi anggaran transmigrasi yang dinilai masih timpang. Saadiah mendesak perhatian lebih bagi kawasan transmigrasi di Pulau Buru dan Kobi Sonta yang masih tertinggal.
“Rakyat menunggu bukti nyata. Kita tidak ingin rapat hanya menjadi rutinitas selama lima tahunan periode DPR tanpa hasil,” tegasnya.
Saadiah optimis perjuangan panjang ini bisa membawa manfaat, khususnya bagi masyarakat Maluku.
Baca juga : PAN dan NasDem Nonaktifkan Sejumlah Anggota DPR RI, Eko Patrio, Uya Kuya hingga Nafa Urbach Terkena Sanksi
“Perjuangan ini masih panjang, tapi saya percaya dengan kerja serius dan keberpihakan yang kuat, kita bisa membawa manfaat nyata untuk masyarakat di tanah air, khususnya di Maluku,” paparnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
