Pagaralam, Sumselupdate.com — Keluhan masyarakat mengenai penyaluran BBM subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran hingga memicu antrean panjang dan mengganggu arus lalu lintas mendapat respons langsung dari Polres Pagaralam.
Langkah pengawasan di empat SPBU tersebut kini mendapat apresiasi dari Fraksi Gerindra DPRD Pagaralam melalui pandangan umum terhadap KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Apresiasi itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Dedi Stanza, dalam sidang paripurna DPRD Kota Pagaralam. Menurutnya, langkah kepolisian turun langsung ke lapangan menjadi respons konkret terhadap persoalan yang sebelumnya ramai dikeluhkan masyarakat.
Dedi menilai pengawasan langsung bukan hanya berkaitan dengan kelancaran distribusi Solar dan Pertalite, tetapi juga menyentuh aspek ketertiban lalu lintas dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan jalan di sekitar SPBU.
“Kami mengapresiasi langkah tegas Polres Pagaralam yang telah memberikan jawaban atas keluhan masyarakat terkait penyaluran BBM subsidi, baik Solar maupun Pertalite, di empat SPBU yang ada di Kota Pagaralam,” kata Dedi dalam penyampaian pandangan umum Fraksi Gerindra.
Sebelumnya, antrean kendaraan di sejumlah SPBU menjadi perhatian masyarakat. Panjangnya antrean dinilai berpotensi mengganggu arus kendaraan, sementara persoalan ketepatan sasaran penerima BBM subsidi juga menjadi bagian dari keluhan yang disampaikan kepada pihak berwenang.
Baca juga: Ketua DPRD Pagaralam Bersama Dua Wakilnya Laporkan Oknum ke Polres
Merespons kondisi tersebut, Polres Pagaralam menurunkan personel untuk melakukan pengawasan langsung di empat SPBU. Kehadiran petugas di lapangan diarahkan untuk memastikan proses penyaluran berjalan tertib, mengawasi penggunaan BBM bersubsidi serta mencegah antrean kendaraan mengganggu pengguna jalan lainnya.
Bagi Fraksi Gerindra, respons tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran aparat ketika persoalan pelayanan publik mulai bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Langkah ini menjadi situasi yang sangat positif dalam hal pengawasan dan penyaluran BBM subsidi. Kami menilai kinerja Polres dalam menjawab keluhan masyarakat dan menjaga kondusifitas Kota Pagaralam agar tetap aman dan nyaman patut diapresiasi,” ujar Dedi.
Baca juga: Anggota DPRD Pagaralam Pertanyakan Bio Solar Langka di Sumatera, Tapi Melimpah di Jawa
Namun, Fraksi Gerindra tidak berhenti pada apresiasi terhadap langkah pengawasan yang telah dilakukan. Fraksi tersebut juga berharap pengawasan dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap distribusi BBM bersubsidi sehingga program pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kami berharap dengan adanya pengawasan langsung dari pihak Polres Pagar Alam, program pemerintah melalui subsidi BBM dapat berjalan tepat guna dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sorotan Fraksi Gerindra ini sekaligus menempatkan persoalan BBM subsidi sebagai bagian dari kepentingan publik yang membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Sebab, ketika antrean BBM tidak hanya berdampak pada konsumen tetapi juga mulai mengganggu arus lalu lintas, persoalannya tidak lagi sebatas aktivitas di dalam area SPBU.
Pengawasan di lapangan menjadi salah satu langkah untuk memastikan distribusi subsidi berjalan sebagaimana tujuan program pemerintah, sekaligus menjaga aktivitas masyarakat dan lalu lintas di Kota Pagaralam tetap tertib. (**)











