Bangka Belitung, Sumselupdate.com — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat akses keadilan bagi masyarakat melalui koordinasi pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan serta Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Bantuan Hukum, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan dilaksanakan di Universitas Bangka Belitung dan Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Rusti Justicia dengan melibatkan jajaran Kanwil Kemenkum Babel, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, serta Organisasi Bantuan Hukum (OBH) YLBH Rusti Justicia.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, diwakili oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah sekaligus Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Rahmat Feri Pontoh. Turut hadir Penyuluh Hukum Ahli Madya Ferry Yulianto, Penyuluh Hukum Ahli Muda Muhamat Ariyanto, serta Analis Kebijakan Ahli Pertama Ave Maria Fransiska.
Dalam kegiatan koordinasi bersama Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Kanwil Kemenkum Babel membahas penguatan peran mahasiswa dalam mendukung layanan Posbankum Desa/Kelurahan melalui program magang maupun Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Rahmat Feri Pontoh menyampaikan bahwa keterlibatan mahasiswa dapat menjadi salah satu bentuk kolaborasi strategis dalam memperluas pemahaman dan pelayanan hukum kepada masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
“Ke depan kami berharap mahasiswa yang melaksanakan magang maupun KKN dapat berkontribusi dalam mendukung layanan Posbankum, baik dalam membantu memberikan informasi hukum kepada masyarakat maupun mendukung tertib administrasi dan pelaporan kegiatan Posbankum,” ujar Rahmat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan layanan hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata.
Selain koordinasi Posbankum, Kanwil Kemenkum Babel juga melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum pada Kantor YLBH Rusti Justicia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung pelaksanaan dan proses reimbursement bantuan hukum tahun 2026.
Ketua YLBH Rusti Justicia, Lendra Dika, bersama jajaran menerima pelaksanaan monev tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa penguatan Posbankum dan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum merupakan bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan layanan hukum yang semakin mudah dijangkau masyarakat.
“Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam memberikan akses keadilan. Dibutuhkan kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum, dan seluruh pemangku kepentingan agar layanan hukum benar-benar hadir hingga tingkat desa dan kelurahan,” kata Johan.
Johan menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Babel akan terus mendorong inovasi dan sinergi dalam penyelenggaraan bantuan hukum agar masyarakat memperoleh pendampingan hukum yang berkualitas, transparan, dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel berharap pelaksanaan Posbankum dan bantuan hukum di wilayah Kepulauan Bangka Belitung semakin optimal serta mampu memperkuat kesadaran hukum dan akses keadilan bagi masyarakat.(rel)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
