Palembang, Sumselupdate.com – Antrean panjang kendaraan pengangkut barang untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar kembali mengular di Kota Palembang. Kendaraan jenis Fuso tampak memadati bahu jalan di kawasan Jalan H. Abdul Rozak, 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Rabu (9/9/2026).
Kondisi tersebut tidak hanya memicu kemacetan lalu lintas, tetapi juga memukul mata pencaharian para sopir truk. Salah seorang sopir, WN (53), mengeluhkan proses pengisian solar yang dinilai semakin rumit akibat kewajiban pencocokan sistem barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Selain kerumitan prosedur, para sopir juga dihadapkan pada kebijakan pembatasan pembelian maksimal sekitar Rp1 juta per pengisian. Kebijakan ini menyulitkan armada logistik rute lintas daerah yang membawa beban berat.
“Waktu kami untuk menarik muatan berkurang karena terlalu lama menunggu antrean solar. Otomatis jumlah ritase harian turun, padahal itu penentu penghasilan untuk keluarga,” ujar WN.
Pemprov Sumsel Soroti Pasokan FAME dan Kuota
Menanggapi krisis antrean yang kian meluas di Sumatera Selatan, Gubernur Sumsel Herman Deru memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Antrean BBM Bersubsidi di Griya Agung, Selasa (8/9/2026). Pertemuan tersebut dihadiri jajaran PT Pertamina Patra Niaga Sumbagsel, BPH Migas, Hiswanamigas, Polda Sumsel, dan Dinas Perhubungan.
Herman Deru mengungkapkan, berdasarkan hasil koordinasi, salah satu pemicu tersendatnya Biosolar adalah hambatan distribusi Fatty Acid Methyl Ester (FAME)—bahan baku campuran Biosolar—yang selama ini didatangkan dari luar daerah, seperti Panjang, Lampung.
“Sumsel punya perkebunan kelapa sawit seluas 1,4 juta hektare. Kita upayakan agar pasokan FAME ke depan melibatkan vendor lokal, jangan bergantung pada pasokan jauh seperti dari Sulawesi atau Dumai,” tegas Herman Deru.
Ia juga menyoroti kuota Biosolar Sumsel tahun 2026 yang hanya dialokasikan sebesar 630 ribu kiloliter (KL). Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran tahun sebelumnya yang mencapai 655 ribu KL. Herman Deru menegaskan Pemprov Sumsel siap mengajukan usulan tambahan kuota kepada pemerintah pusat dan BPH Migas agar pasokan tetap aman hingga akhir tahun.
Di samping itu, Pemprov Sumsel meminta pihak kepolisian memperketat pengawasan terhadap praktik penimbunan, penggunaan barcode ganda, hingga modifikasi tangki kendaraan.
Penjelasan Pihak Pertamina
Sementara itu, Region Manager Retail Sales Area Sumbagsel PT Pertamina Patra Niaga, Ayub Ritto, menjelaskan bahwa lonjakan antrean dipicu oleh kenaikan permintaan solar yang cukup signifikan sepanjang Agustus hingga September 2026. Kenaikan ini terjadi seiring meningkatnya aktivitas distribusi barang dan mobilitas masyarakat menjelang akhir tahun.
Mengenai pembatasan kuota, Ayub menegaskan bahwa Pertamina bertindak sebagai penyalur resmi sesuai dengan regulasi dan alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR.
“Pertamina menyalurkan BBM sesuai batasan kuota yang ada. Kami menyarankan Pemprov Sumsel mendorong usulan tambahan kuota ke BPH Migas agar kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun dapat terpenuhi,” kata Ayub.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
