Palembang, Sumselupdate.com – Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Biosolar, semakin panjang di sejumlah SPBU di Sumatera Selatan (Sumsel).
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Gubernur Sumsel Herman Deru. Ia meminta PT Pertamina Patra Niaga Sumbagsel tetap menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi secara rasional hingga akhir 2026 agar antrean panjang tidak terus terjadi.
Herman Deru bahkan memastikan Pemprov Sumsel akan meminta tambahan kuota kepada pemerintah pusat apabila stok BBM bersubsidi yang tersedia diperkirakan tidak mencukupi hingga penghujung tahun.
Hal itu disampaikan Herman Deru usai memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Antrean Pengisian BBM Bersubsidi di SPBU dalam Wilayah Provinsi Sumsel di Griya Agung, Selasa (8/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri perwakilan Region Manager Retail Sales Area Sumatera Bagian Selatan PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Hiswanamigas, Polda Sumsel, serta Dinas Perhubungan Sumsel.
Turut hadir Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel Apriyadi.
Herman Deru mengatakan, antrean BBM bersubsidi dalam beberapa hari terakhir semakin panjang dan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas.
“Beberapa hari belakangan ini kita tidak bisa tutup mata bahwa antrean semakin panjang,” ujar Herman Deru.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, salah satu persoalan yang memengaruhi ketersediaan Biosolar berkaitan dengan distribusi bahan baku FAME (Fatty Acid Methyl Ester).
FAME merupakan bahan yang digunakan dalam proses pencampuran atau blending Biosolar.
“Jadi ketika kita tanyakan dengan Pertamina Patra Niaga, ternyata memang ada hambatan di distribusi FAME-nya,” katanya.
Menurut Herman Deru, pasokan FAME berasal dari sejumlah vendor yang berada di berbagai daerah. Dalam kondisi tertentu, pasokan bahkan harus didatangkan dari wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan Sumsel, salah satunya dari Panjang, Lampung.
Karena itu, ia mendorong agar ke depan pasokan FAME lebih banyak melibatkan vendor lokal. Menurutnya, Sumsel memiliki potensi besar karena didukung perkebunan kelapa sawit yang mencapai sekitar 1,4 juta hektare.
“Kita juga upayakan agar vendor kenapa tidak dari lokal saja? Jangan yang dari Sulawesi, dari Dumai, jauh-jauh itu. Karena kebun sawit kita ada 1,4 juta hektare,” ujarnya.
Selain persoalan pasokan FAME, Herman Deru juga menyoroti kuota BBM bersubsidi yang diterima Sumsel.
Ia menyebut usulan kebutuhan BBM subsidi Sumsel mencapai sekitar 2,8 juta kiloliter (KL), di luar Pertalite. Khusus Pertalite, usulan kuotanya sekitar 1,7 juta KL.
Sementara kuota Biosolar yang diterima Sumsel disebut sekitar 630 ribu KL. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 655 ribu KL.
Herman Deru menilai kondisi tersebut perlu disikapi melalui koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan Pertamina agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Ini kan jadi terjadi fluktuasi distribusi yang kadang terhambat. Saya minta kerja sama yang harus selalu terjalin dan informasi ke masyarakat juga harus lugas sampainya, agar tidak saling menyalahkan,” katanya.
Ia juga meminta Pertamina tidak hanya berpatokan pada sisa kuota ketika melakukan distribusi BBM bersubsidi hingga akhir tahun.
“Saya minta untuk yang di Sumsel, distribusi jangan berhitung dari sisa kuota. Jalankan saja. Tidak boleh kita diam dan tidak merasionalisasi kondisi ini. Kasihan orang antre, kasihan masyarakat,” tegasnya.
Jika dalam perjalanannya kuota yang tersedia tidak mencukupi, Herman Deru mengatakan Pemprov Sumsel siap berkoordinasi untuk mengajukan tambahan kuota kepada pemerintah pusat.
Di sisi lain, Herman Deru meminta pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi diperketat.
Ia meminta aparat kepolisian menindak praktik pelangsiran maupun penggunaan barcode ganda yang menyebabkan BBM subsidi tidak tepat sasaran.
“Pelangsir, barcode ganda, saya sudah minta kepada pihak kepolisian untuk segera diawasi dan ditindak,” katanya.
Herman Deru juga mengingatkan masyarakat yang tidak masuk kategori penerima subsidi agar menggunakan BBM nonsubsidi.
“Masyarakat yang kira-kira memang tidak layak pakai subsidi, ya jangan pakai subsidi,” tegasnya.
Ia turut menyoroti adanya kendaraan yang dimodifikasi agar dapat menggunakan Biosolar bersubsidi. Menurutnya, pemilik kendaraan harus menggunakan jenis BBM sesuai spesifikasi kendaraannya.
“Kalau memang mobilnya Euro 4, pakai Dex. Jangan Euro 4 diubah jadi Euro 2 lagi, injektornya diubah. Jangan juga,” ujarnya.
Pertamina Jelaskan Lonjakan Permintaan Solar
Sementara itu, Region Manager Retail Sales Area Sumatera Bagian Selatan PT Pertamina Patra Niaga, Ayub Ritto, menjelaskan salah satu faktor yang turut memengaruhi kondisi di lapangan adalah meningkatnya permintaan solar pada Agustus dan September 2026.
Menurut Ayub, peningkatan permintaan terjadi karena masyarakat dan pelaku usaha mulai mengejar distribusi barang maupun orang menjelang akhir tahun.
“Di bulan Agustus dan September ini Pertamina melihat ada beberapa peningkatan permintaan, khususnya solar. Permintaan solar ini meningkat karena mereka mengejar akhir tahun untuk distribusi orang ataupun barang. Jadi peningkatannya cukup tajam di bulan Agustus dan September,” jelas Ayub.
Menanggapi permintaan Gubernur Sumsel agar distribusi BBM subsidi tetap berjalan kondusif, Ayub menegaskan Pertamina akan menyalurkan BBM sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
Namun, Pertamina tidak dapat menambah penyaluran secara sepihak karena kuota BBM bersubsidi ditentukan pemerintah.
“Kami dari Pertamina menyampaikan bahwa posisinya sebenarnya kan ada batasan. BBM subsidi ini kan seperti pupuk sebenarnya. Tidak bisa kami dari Pertamina menyalurkan lebih,” jelasnya.
Karena itu, Pertamina mendorong Pemprov Sumsel untuk menyampaikan kebutuhan tambahan apabila terdapat selisih antara kuota yang tersedia dengan kebutuhan hingga akhir tahun kepada BPH Migas.
“Sehingga kami sampaikan ke pemerintah provinsi agar selisih kebutuhan supaya tercukupi sampai dengan akhir tahun ini bisa didorong ke BPH Migas,” katanya.
Ayub menjelaskan, proses penetapan kuota BBM subsidi diawali dari usulan pemerintah kabupaten dan kota. Usulan tersebut kemudian dikompilasi pemerintah provinsi sebelum disampaikan kepada BPH Migas atau pemerintah untuk dibahas dan ditetapkan.
Karena BBM bersubsidi merupakan barang subsidi pemerintah, penetapan kuotanya dilakukan pemerintah bersama DPR. Angka yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya menjadi dasar penyaluran BBM subsidi sepanjang tahun berjalan.
“Kuota itu nanti turunnya, angka dalam rupiah itu turunnya dalam bentuk produk dan Pertamina adalah sebagai penyalur. Misalnya ditentukan 100, disalurkan 100,” jelas Ayub.
Ia menegaskan posisi Pertamina dalam skema tersebut adalah sebagai penyalur, bukan pihak yang menentukan besaran kuota.
“Pertamina hanya menyalurkan sesuai permintaan yang ditetapkan,” ujarnya.
Terkait kendala distribusi FAME, Ayub menjelaskan bahan baku tersebut bukan diproduksi oleh Pertamina, melainkan dipasok oleh vendor yang telah bekerja sama dengan perusahaan.
“FAME ini kami tidak produksi. FAME itu vendor. Kalau vendor, saya yakin teman-teman paham, proses karena proses itu adalah kami berkontrak dengan pihak vendor, sehingga waktu kedatangannya pun sebenarnya sudah terjadwal oleh kami,” jelasnya.
Jika terjadi kendala dalam pengiriman, Pertamina akan berkoordinasi dengan vendor untuk mengetahui penyebab keterlambatan dan memastikan pasokan kembali berjalan.
“Ketika ada kendala, kami pasti tanya sama vendor kenapa ada kendala,” pungkasnya.
Pemprov Sumsel berharap koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas, kepolisian, dan instansi terkait dapat segera mengurai antrean di SPBU. Masyarakat juga diminta bersabar sembari pemerintah memastikan distribusi BBM bersubsidi tetap berjalan dan tidak terjadi kekosongan stok.
(**)











