Palembang, Sumselupdate.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU akibat terbatasnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar.
Ia meminta Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bio solar agar tidak terjadi kekosongan stok di tingkat SPBU.
“Beberapa hari ini kita tidak bisa tutup mata, antrean BBM subsidi jenis solar ini semakin panjang,” ungkap Herman Deru, Selasa (8/9/2026).
Herman mengatakan, berdasarkan komunikasi dengan Pertamina Patra Niaga, persoalan antrean tidak hanya disebabkan tingginya jumlah masyarakat yang mengantre.
Menurutnya, terdapat kendala pada pasokan solar yang didistribusikan menuju sejumlah SPBU.
Ia menjelaskan, pasokan solar ke SPBU bergantung pada sejumlah vendor. Saat ini terdapat sekitar tujuh vendor yang memasok kebutuhan tersebut, dengan sumber pasokan berasal dari sejumlah wilayah, di antaranya Dumai dan Sulawesi.
Baca juga: Antisipasi ISPA Meningkat, Gubernur Herman Deru Minta Puskesmas di Kertapati Siaga 24 Jam
Kondisi distribusi menjadi semakin kompleks ketika pasokan dari salah satu vendor mengalami hambatan. Pertamina Patra Niaga Sumbagsel kemudian harus mengambil pasokan dari wilayah lain, termasuk Lampung.
Menurut Herman, persoalan distribusi semestinya dapat diantisipasi sebelum stok di SPBU menipis. Ia meminta ketersediaan bio solar dijaga secara konsisten sehingga masyarakat tidak harus menghadapi antrean panjang.
“Yang harusnya kita awali sebelum terjadi, stoknya terbatas, stok bio solar 0,86 harus terus dijaga, tidak boleh kosong, ambil dari tempat lain,” ujarnya.
Herman juga menyoroti jarak sumber pasokan yang dinilai terlalu jauh. Ia mengusulkan agar Pertamina mempertimbangkan lebih banyak vendor lokal untuk mendukung distribusi BBM di Sumsel.
Menurutnya, penggunaan pemasok lokal dapat mengurangi risiko gangguan distribusi dibandingkan mengandalkan pasokan dari wilayah yang jauh.
Baca juga: Karhutla Palembang Jadi Sorotan, Gubernur Herman Deru Tegaskan HGU Terbengkalai Bisa Dicabut
“Makanya saya sarankan untuk kita undang vendor, kita ambil vendor dari lokal saja jangan jauh-jauh,” katanya.
Ia menilai Sumsel memiliki potensi untuk mendukung kebutuhan bahan bakar, salah satunya melalui sektor perkebunan kelapa sawit yang mencapai sekitar 1,4 juta hektare.
Herman juga menyinggung adanya pasokan yang disebut belum sampai ke lokasi tujuan.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab gangguan distribusi secara jelas, termasuk kemungkinan faktor eksternal yang memengaruhi perjalanan pasokan. Di sisi lain, Herman meminta Pertamina dan pihak terkait terbuka menyampaikan kondisi pasokan kepada masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat mengetahui kondisi yang sebenarnya dan tidak terjadi saling menyalahkan.
“Keterbukaan seperti ini harusnya kita awali. Informasi ke masyarakat harus disampaikan secara lugas agar tidak saling menyalahkan,” tegasnya.
Selain persoalan pasokan, Herman mengatakan kuota BBM subsidi juga menjadi perhatian Pemprov Sumsel.
Ia menyebut pemerintah provinsi sebelumnya mengusulkan kebutuhan sekitar 2,8 juta kiloliter (KL) untuk seluruh jenis BBM bersubsidi di luar Pertalite. Sementara untuk Pertalite, usulan yang disampaikan sekitar 1,7 juta KL.
Namun, realisasi kuota yang diterima disebut hanya sekitar 750 ribu KL untuk Pertalite. Sedangkan untuk solar dan jenis BBM subsidi lainnya, kuota yang diberikan sekitar 629 ribu KL, lebih rendah dibandingkan kuota tahun sebelumnya yang mencapai 655 ribu KL.
Menurut Herman, perbedaan kuota tersebut dapat memengaruhi kelancaran distribusi di lapangan, terutama ketika kebutuhan masyarakat meningkat.
Ia meminta perhitungan distribusi tidak semata-mata mengacu pada sisa kuota menjelang akhir tahun.
Herman menyatakan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) apabila antrean masyarakat terus berlangsung.
“Tidak mungkin kita menahan mereka untuk antre BBM. Nanti saya teriak ke BPH, tidak boleh kita diam, tidak merasionalisasi orang yang mengantre. Kasihan masyarakat yang antre,” ujarnya.
Di tengah persoalan antrean, Herman juga meminta pengawasan terhadap praktik pelangsiran BBM subsidi diperketat.
Ia secara khusus menyoroti penggunaan barcode ganda untuk memperoleh solar subsidi. Menurutnya, praktik tersebut harus segera diawasi dan ditindak agar BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Saya juga minta pihak kepolisian untuk dapat segera diawasi dan ditindak,” katanya.
Herman juga mengingatkan masyarakat yang secara ekonomi tidak masuk kategori penerima BBM subsidi agar menggunakan BBM nonsubsidi. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga agar kuota BBM subsidi tidak semakin terbebani.
“Kalau masyarakat kita tidak layak pakai subsidi, jangan pakai subsidi,” tutupnya. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
