Jakarta, Sumselupdate.com — Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur XI, Willy Aditya, mengecam langkah BPJS Kesehatan yang memutus sementara layanan bagi 50 ribu warga Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, akibat tunggakan iuran enam bulan sebesar Rp41 miliar.
Willy mengingatkan, BPJS adalah institusi jaminan sosial yang dibentuk negara untuk melayani rakyat, bukan lembaga asuransi komersial.
“BPJS dibuat undang-undang. Dia bukan institusi asuransi komersial murni. BPJS dibuat negara untuk melayani warga. Jangan lantas cara berpikir dan bertindak seolah swasta murni. Main putus layanan, ancam sana-sini, bukan begitu caranya,” tegas Willy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
Legislator Fraksi Partai NasDem itu menilai langkah BPJS menyandera hak kesehatan warga demi menekan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sebagai tindakan keliru secara konstitusional.
“Kenapa dipakai istilah iuran, itu karena spiritnya partisipasi. Jangan disamakan dengan pembayaran premi. Apalagi seperti ini, kok malah menyandera hak asasi warga Pamekasan untuk mengancam pemerintah kabupaten?” tuturnya.
Dia meminta BPJS Kesehatan dan Pemkab Pamekasan segera duduk bersama mencari solusi. Kebutuhan iuran yang tertunggak masih bisa ditutupi dari mayoritas peserta yang aktif membayar.
Tunggakan Rp41 miliar kata dia tidak sebanding dengan total APBD Pamekasan 2025 yang mencapai lebih dari Rp2 triliun.
Negara telah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran yang cukup dari APBN dan APBD untuk program kesehatan warga di mana hal tersebut adalah amanat konstitusi.
Jangan main-main dengan hak asasi warga apalagi urusan kesehatan. Jumlah iuran tertunda hanya 5 persen dari total 872.009 warga yang taat iuran.
Artinya, lanjut dia bisa tertutupi juga kebutuhannya dari para pemberi iuran. Jadi jangan disengketakan.
Willy juga menyoroti iuran partisipasi BPJS Kesehatan warga Pamekasan yang tidak sampai 1% APBD.
“Jadi tidak perlu terlampau ribut. Pemkab pasti punya strategi untuk selesaikan ini. Jadi duduklah bersama, dialog, dan cari penyelesaian. Jangan ditunda pemenuhan hak asasi kesehatan warga,” tegas Willy. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
