Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyampaikan keprihatinan atas kasus keracunan massal pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat yang sudah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Kejadian tersebut menjadi pertanda proses pelaksanaan MBG perlu dievaluasi menyeluruh.
“Program ini sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, namun kejadian ini menunjukkan perlu evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengolahan, distribusi, dan pengawasan mutu makanan,” kata Nurhadi di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah hampir 1.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami gejala keracunan massal dalam beberapa hari terakhir akibat konsumsi makanan dari program MBG.
Kasus ini tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Lembang, Cisarua, Parongpong, dan Cipongkor. Para siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, dan sesak napas. Sampel makanan dan muntahan korban telah diambil untuk diuji laboratorium guna memastikan sumber kontaminasi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun menyatakan akan mengevaluasi menyeluruh pelaksanaan program MBG di seluruh provinsi.
Baca juga : BAM DPR RI Usulkan Anggaran Program Citarum Harum Terpusat Dengan Koordinasi Kuat
Terkait hal ini, Nurhadi mendorong Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk segera fokus pada investigasi penyebab keracunan serta peningkatan standar higienis dan sanitasi dapur MBG.
“Apabila diperlukan, pelaksanaan MBG di dapur yang belum memenuhi standar dapat dihentikan sementara sampai hasil investigasi keluar,” tutur Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Nurhadi juga mengusulkan pembatasan jumlah porsi per dapur. Misalnya maksimal 2.000 porsi per hari. Pembatasan penting untuk menjaga kualitas makanan.
Baca juga : Rayakan Ulang Tahun ke-50, Bogasari Ajak UMKM dan Generasi Muda #BikinSemuaBisa
“Kami mengusulkan pembatasan jumlah porsi per dapur, misalnya maksimal 2.000 porsi per hari. Pembatasan ini penting agar kualitas, kesegaran, dan pengawasan makanan lebih mudah terjaga serta beban kerja penyedia lebih seimbang,” jelas Nurhadi.
Langkah ini juga akan mempermudah sekolah dan pemerintah dalam melakukan pengawasan.
Dikatakan, Komisi IX DPR mendukung penuh program pemerintah untuk meningkatkan gizi siswa. Namun keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama.
“Dengan pembenahan tata kelola, pengawasan yang lebih ketat, dan pembatasan porsi per dapur, kami optimistis program MBG dapat berjalan kembali dengan lebih aman dan tepat sasaran,”kata Nurhadi.
Dia juga mengingatkan pentingnya akselerasi program MBG dengan tata kelola yang baik. Harus ada kehatian-hatian yang ekstra untuk program besar seperti MBG.
“Percepatan tanpa kendali ibarat ‘menginjak gas tanpa mengatur kemudi’ berisiko menimbulkan kecelakaan, korban, dan keracunan massal,” tuturnya.
Nurhadi menilai penyebab utama maraknya keracunan pada program MBG adalah karena manajemen dapur yang belum tertata dengan baik. Mulai dari kompetensi kepala dapur hingga ahli gizi.
“Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dan pembatasan jumlah penerima manfaat per dapur menjadi langkah proporsional untuk mencegah beban berlebih dan menjaga kualitas layanan,” tegas Nurhadi. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
