Pangkalpinang, Sumselupdate.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak Pemerintah Provinsi agar segera menindaklanjuti 16 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara serius dan terukur.
Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Iskandar, menegaskan bahwa lembaganya tidak ingin penyelesaian masalah kelebihan pembayaran dan pengelolaan aset, termasuk 46 barang tak ditemukan di rumah sakit, hanya selesai di atas kertas.
“Kami juga mendengar penjelasan dari BPK mengenai apa saja yang menjadi objek pemeriksaan dan temuan pada 16 item tersebut,” ujar Edi seusai mengikuti sidang tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Bangka Belitung Tahun 2024.
Edi menjelaskan bahwa tidak semua temuan BPK berkaitan dengan aspek keuangan semata. “Ada juga yang bersifat prosedural dan berkaitan dengan mekanisme,” jelasnya.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian utama DPRD adalah terkait pengelolaan aset di rumah sakit.
“Di rumah sakit itu bukan temuan keuangan, tapi pencatatan aset yang dianggap tidak clear,” kata Edi.
BPK menemukan sejumlah barang yang tidak dapat ditemukan fisiknya saat pemeriksaan dilakukan, dengan jumlah sekitar 46 item.
Menindaklanjuti temuan ini, Edi menegaskan bahwa DPRD telah meminta pemerintah daerah untuk menyusun garis waktu (timeline) yang jelas dalam menindaklanjuti laporan BPK.
“Kami pertama minta pemerintah daerah dalam menindaklanjuti laporan pemeriksaan BPK itu membuat timeline secara jelas,” tegasnya.
Edi menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak bisa hanya menyatakan akan menyelesaikan dalam 60 hari.
“Tetapi, dalam minggu ini apa yang sudah harus selesai, dalam tiga hari ke depan apa yang sudah harus selesai. Jadi, langkah-langkah itu harus konkret,” pungkasnya.(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
