Jakarta, sumselupdate.com – Pembangunan di kawasan Puncak, Bogor semakin masif. Tidak memperhatikan kearifan lokal sehingga menjadi permasalahan serius masyarakat Bogor Selatan. Salah satu akibatnya kemacetan terus terjadi di kawasan Puncak yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Hal tersebut disampaikan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) atau Kerukunan Warga Puncak (KWP) dalam audiensi dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal dan Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Mulyadi mengatakan Komisi V selama ini telah memberikan berbagai usulan untuk mengatasi kemacetan di kawasan Puncak. Paling tidak, ada lima opsi yang telah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mulai dari pelebaran jalan, memecah titik kemacetan, usulan adanya flyover, hingga pemaksimalan fungsi Tol Bogor Ciawi Sukabumi.
“Kemarin sudah bisa mengurangi beban Puncak melalui revitalisasi jalur yang berbatasan antara Kecamatan Cipanas di Hanjawar ke Kecamatan Sukamakmur di Bogor Timur. Itu sudah berhasil dilakukan pembangunan dan alhamdulillah sangat signifikan mengurangi beban macet Puncak walaupun saya kira hanya bagian dari cara bagaimana beban jalur puncak eksisting itu berkurang,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Mulyadi berharap pemerintah dapat hadir secara maksimal untuk mengatasi kemacetan di kawasan Puncak, akibat dari pembangunan wisata di kawasan tersebut. Termasuk dengan senantiasa mempertimbangkan dampak lingkungan dan masyarakat sekitar.
Baca juga : Ketua DPR RI Puan Maharani Kunjungi Black Stone Garage Kebayoran Baru Jakarta
“Mungkin dampak pembangunan tidak terjadi sekarang, tapi lima tahun akan datang. Banjir, longsor, akan dialami penduduk.
Dan terpenting jangan selalu yang dipikirkan wisatawan, justru dampaknya warga setempat. Warga Ciawi, Megamendung, Cisarua yang beraktivitas sosial seperti horor apalagi tahun baru mereka harus terkunci terisolasi karena jalur-jalur kecil pun dimasuki mobil wisatawan,” harapnya.
Sementara itu, Muhsin, Ketua AMBS mengapresiasi DPR RI yang telah menerima keluhan masyarakat Bogor Selatan. Dia berharap DPR RI dapat mencarikan solusi konkrit terhadap permasalahan -pembangunan yang masih mengganggu kearifan lokal masyarakat Puncak.
Baca juga : Sambut Pemilu Damai, KWP Gelar Lomba Mancing Piala DPR RI 2023
“Saya minta pemerintah khususnya wakil rakyat mencari solusi. Karena di bawah banyak pemukiman yang sangat membahayakan. Mungkin dampak pembangunan tidak terjadi sekarang, tapi lima tahun akan datang. Banjir, longsor, akan dialami penduduk atau masyarakat kita besok,” paparnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
