Baturaja, Sumselupdate.com – Wawasan Kebangsaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Ogan Komering Ulu (OKU) pada tahun 2017 ini terancam batal. Pasalnya, dana keberangkatan itu, masih bergantung di anggaran APBD Perubahan, OKU TA 2017 yang saat ini masih dalam pembahasan.
Dengan demikian, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) OKU, belum bisa memastikan apakah tahun ini ada atau tidak wawasan kebangsaan untuk Paskibraka OKU, yang menjalankan tugas 17 Agustus kemarin.
“Di APBD Induk, kita tidak memiliki anggaran. Makanya kita ajukan di APBD Perubahan,” kata Kabid Kepemudan Disporabudpar OKU, Iwan Setiawan belum lama ini kepada wartawan.
Iwan menjelaskan sesuai jadwal, rencananya wawasan kebangsaan itu akan dilaksanakan pada akhir bulan September sampai Oktober. Namun untuk kepastiannya belum tahu karena masih menunggu.
Disinggung mengapa tidak teranggarkan di APBD induk kata, Iwan karena saat itu ada pemisahan Disporabudpar. Di mana saat ini Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) berdiri sendiri. Dinas Pariwisata (Dispar) berdiri sendiri, dan Bidang Kebudayaan digabung ke Dinas Pemdidikan.
“Rencananya wawasan kebangsaan paskibraka tahun ini ke Jakarta dan Bandung dan ke Jogja,” ujarnya.
Ketua Komisi I, DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha kepada wartawan mengatakan, anggaran untuk paskibraka melakukan wawasan kebangsaan diperkirakan tetap ada. Namun yang jelas dananya tidak sebesar tahun kemarin.”untuk jumlah pastinya anggaran turun berapa saya tidak hapal. Itu ada di Komisi III,” jelas Yudi.
Sementara, Ketua Komisi III, DPRD OKU, H Ridar Hariyuwono SE, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya kemarin, mengatakan, belum bisa memastikan apakah anggaran untuk wawasan kebangsaan paskibraka akan tetap ada atau tidak. Pasalnya mereka belum melakukan, rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Jadi belum tahun bisa dipastikan. Kita rapat dulu, setelah itu baru bisa diketahui apa saja yang menjadi skala prioritas,” ucapnya.
Diceritakan, H Ridar, Dispora OKU, mengajukan rencana anggaran di APBD-P, pada TA 2017 sebesar lebih kurang Rp 4.619.427.000. Jika dilihat dari APBD induk yang lebih kurang sebesar Rp 2.631.748.000, maka mengalami perubahan atau kenaikan sekitar lebih kurang Rp 1.987.679.000.
Disinggung dana anggaran yang diajukan di APBD-P, oleh Dispora mencapai sebesar itu untuk apa saja, Ridar menegaskan ia belum bisa berkomentar. Pasalnya, penggunaan anggatan yang diajukan baru bisa diketahui setelah rapat TAPD.
“Sekali lagi. Untuk teknisnya setelah rapat baru bisa diketahui apa saja yang menjadi program prioritas dinas tersebut,” ucapnya. (Wid)











