Palembang, Sumselupdate.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumsel yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Sumsel menggugat pemerintah Jokowi-JK mencabut PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif listrik STNK dan BBM.
Mahasiswa menilai kebijakan pemerintah telah menyengsarakan rakyat. Aksi demo yang dilakukan di DPRD Sumsel juga serentak di 19 kota besar di Indonesia dengan nama aksi bela rakyat 121.
“Melalui tiga tahap terjadi kenaikan tarif dasar listrik mulai dari 1 Januari, membuat rakyat kecil terus menjerit,” kata koordinator aliansi mahasiswa Sumsel Rahmad Fahrizal, Kamis (12/1/2017).
Menurutnya aliansi mahasiswa Sumsel juga menyerukan tuntutan mendesak pemerintah untuk mencabut PP Nomor 60, membatalkan kenaikan tarif dasar listrik. “Kami juga meminta DPRD Sumsel untuk menyatakan sikap atas penolakan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,” katanya.
Setelah melakukan dialog dengan perwakilan beberapa organisasi mahasiswa, akhirnya DPRD Sumsel setuju menolak PP Nomor 60 Tahun 2016.
“Kami sudah menerima semua aspirasi adik-adik mahasiswa yang melakukan aksi hari ini. Pada prinsipnya kami mendukung dan akan segera menyampaikan seluruh aspirasi ke pemerintah pusat,” kata Ketua Provinsi Sumsel HM Giri Ramanda Kiemas.
Menurut Giri, aksi solidaritas yang dilakukan ratusan mahasiswa se Sumsel ini sudah benar dan sesuai. “Apa yang kalian lakukan itu sudah benar, tetap lah jadi mahasiswa yang kritis menyampaikan suara rakyat,” kata Giri.
Dengan tanggung jawab menyampaikan aspirasi masyarakat, DPRD Sumsel membuat dan menandatangani nota kesepahaman antara Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda Kiemas, Wakil Ketua DPRD Sumsel Yansuri, serta anggota Komisi III Syaiful Fadli bersama dengan Presiden Mahasiswa Universitas Sriwijaya sekaligus koordinator aksi Rahmat Farizal.
“Ini sebagai komitmen kami untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumsel. Kami mendengarkan aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Nantinya, nota kesepahaman tersebut akan disampaikan kepada DPR RI. Pihaknya juga meminta mahasiswa membuat kajian terhadap permasalahan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. “Saya minta buatlah kajian khusus terhadap masalah itu, agar kita bisa beradu argumen dengan DPR RI saat bertemu nanti,” katanya kepada seluruh mahasiwa.
Selanjutnya, pihak DPRD Sumsel juga akan memfasilitasi pertemuan perwakilan mahasiswa dengan anggota DPR RI pada 18 Januari mendatang. (ery)










