Warga Kurang Mampu di Muba Didaftarkan BPJS Kesehatan

Bupati Muba melihat salah satu pasien.

Sekayu, Sumselupdate.com – Meski pemerintah pusat menghentikan program berobat gratis di Kabupaten Musi Banyuasin mulai 1 Januari 2019, tetapi pemerintah yang dinahkodai Bupati Dodi Reza Alex akan mendaftarkan seluruh warga miskin di Muba pada layanan BPJS Kesehatan.

Pemkab Muba telah menganggarkan dana sebesar Rp35 Miliar untuk mengakomodir 232 ribu warga Muba berdasarkan data dari Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Muba yang kemudian didaftarkan oleh Dinas Kesehatan Muba ke BPJS Kesehatan. “Untuk pasien yang maşuk rumah sakit pada akhir Desember 2018 dan keluar Januari 2019, klaim tetap dibayar penuh şampai pulang,” ungkap Plt Kepala Dinas Kesehatan Muba dr Azmi.

Bacaan Lainnya

Sementara itu dr Makson Parulian MARS selaku direktur Raud Sekayu menambahkan bahwa klaim tahun 2018 seluruhnya akan dibayar pada Triwuıan 1 Tahun 2019.

“Untuk masyarakat Muba yang membutuhkan perawatan, baik kasus gawat darurat atau bukan namun tidak mempunyai jaminan kesehatan mohon diinformasikan kepada PİC Dinas Kesehatan Muba untuk difasilitasi pembuatan KIS langsung cetak sehingga biaya perawatan dapat dijamin BPJS kesehatan (Sumber dana APBD Muba),” ulasnya.

Dikecualikan untuk kasus gawat darurat yang tidak dijamin BPJS Kesehatan (lakalantas, bunuh diri dan lain-lain). Kemudian, kepada fasilitas kesehatan yang merawat pasien mohon diberi waktu pengurusan KIS dalam waktu 1-2 x 24 jam

“Bagi penduduk miskin dan tidak mampu dan belum terdaftar JKN berdasarkan basis data terpadu (BDT) 2018 Kabupaten Muba akan didaftarkan şemuanya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Muba berdasarkan rekomendasi Dinas Sosial Muba dan peran Dinsos kiranya dapat bersinergi mengacu berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah,” terangnya.

Lanjut dr. Makson Parulian , jaminan kesehatan yang dişubsidi oleh Pemeritah adalah layanan kesehatan pada fasilitas tingkat pertama dan rumah sakit kelas 3, apabila pindah kelas maka jaminan kesehatannya gugur dan wajib membayar secara mandiri “Masyarakat yang ingin mendapatkan layanan perawatan Kelas 2 atau 1 di rumah sakit maka dapat menjadi peserta mandiri BPJS kesehatan,” tambahnya. (rel)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.