Wakil Ketua MPR: Revisi UU KUP Dikhawatirkan Lemahkan Daya Beli Masyarakat

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menjadi pembicara dalam diskusi Empat Pilar bertajuk Pendapatan Negara dan Keadilan Sosial, di Media Center Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengingatkan Pemerintah agar mempertimbangkan penerimaan pajak di tengah Pandemi Covid-19 dari semua sisi dalam memperluas penerimaan pajak.

Menurut Arsul, dengan dilakukannya revisi UU KUP nantinya Ketentuan umum perpajakan tentu secara menyeluruh, akan mempengaruhi  kebijakan perpajakan.

Bacaan Lainnya

“Yang jelas banyak kalangan pengusaha menolak kebijakan ini,” ujar Arsul dalam diskusi Empat Pilar bertajuk Pendapatan Negara dan Keadilan Sosial, di Media Center Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Arsul menilai, di tengah pandemi seperti ini dikhawatirkan akan melemahkan daya beli dan berpengaruh pada putaran roda perekonomian.

Di mana tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok atau sembako melalui perubahan kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum.

Anggota Badan Pengkajian MPR Kamrussamad menegaskan, Undang-Undang (RUU) tentang perubahan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menuai polemik di masyarakat.

Pasalnya, draf tersebut memuat bahwa sembako dan sektor pendidikan akan dikenai pajak.

“Sampai hari ini, Komisi XI DPR RI yang merupakan mitra kerja dari Menteri Keuangan (Menkeu) atau Direktorat Jenderal Pajak belum menerima agenda pembahasan atau materi yang berkaitan dengan usulan RUU KUP tersebut,” ujar Kamrus di Media Center DPR Jakarta, Rabu (16/6).

Menurut Kamrus, Komisi XI belum pernah membahas  dan belum pernah membaca pasal demi pasal yang menjadi konten usulan revisi UU tersebut.

UU KUP kata Kamrus, sudah sepatutnya direvisi, karena telah terjadi evolusi sistem ekonomi Indonesia, atau telah terjadi proses transformasi ekonomi yang dulu lebih konvensional sekarang mulai beralih ke digital.

Mulai dari produksi, pemasaran hingga transaksi sudah beralih ke digital. Sehingga, adaptasi terhadap regulasi perpajakan  harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan ekonomi suatu bangsa.

Lebih dari itu, anggota Komisi XI tersebut menyebutkan, pihaknya tengah mengkaji tentang Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) Bidang Ekonomi dalam waktu 1 tahun ini dengan  para ahli di bidang ekonomi. Dan yang menjadi fokus adalah perwujudan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945.

Yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

“Jadi ini sebetulnya cita-cita negara kita, yaitu bagaimana mengantarkan masyarakat Indonesia sampai pada titik kesejahteraan dan kemakmuran yang dibangun di atas pondasi keadilan,” tutur Kamrus.

Kamrus menegaskan, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 jelas dan tidak multitafsir, karena Bung Karno pernah mengatakan bahwa setelah Indonesia merdeka dan berhasil merebut kemerdekaan, di seberang sana ada tujuan dan cita-cita besar yaitu kemakmuran dan itu tidak mungkin bisa dicapai tanpa bekerja sekuat tenaga.

Ditambahkan, Pasal 27 ayat 2 itu perlu diturunkan ke dalam berbagai macam regulasi dan peraturan perundang-undangan.

“Karena itu pasal 27 ayat 2 konstitusi kita, itu sangat penting diturunkan dari dalam berbagai macam regulasi, mulai dari undang-undang peraturan peraturan perundangan lainnya, sampai kebijakan pembangunan nasional, karena itulah cita-cita kita bagaimana mendorong supaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang dibangun diatas kehidupan yang layak, bagi rakyat Indonesia,” paparnya. (duk)

 

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.