Wakil Ketua Komisi X DPR: Tidak Pantas Pinjol Untuk Bayar UKT

Penulis: - Rabu, 7 Februari 2024
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf  Effendi.

Jakarta, sumselupdate.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf  Effendi menegaskan,  dunia pendidikan bukan ladang bisnis kampus. Isu ini memperoleh sorotan tajam dari dia lantaran kampus yang masuk dalam kategori Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) menawarkan opsi pembayaran via pinjol untuk membayar cicilan biaya UKT.

Baginya, kebijakan pembayaran UKT via pinjol  dinilai tidak pantas karena mengambil keuntungan dari mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi. Berdasarkan laporan yang ia terima, bunga pinjol cicilan UKT bisa mencapai 20 persen.

“Kalau saya sih melihat kebijakan pinjol nggak pantes. Sebuah sekolah menawarkan program pinjol yang bunganya juga besar mencapai 20 persen. Padahal, di dalam UU Sisdiknas itu, jika ada cicilan, tidak boleh terkena bunga, harus 0 persen,” ujar Dede  di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Dia menilai perspektif yang harus dicamkan oleh negara sekaligus institusi kampus PTN-BH adalah  mahasiswa  investasi jangka panjang sumber daya manusia bagi bangsa untuk mencerahkan masa depan negara. Maka  jika kampus ingin menerapkan konsep ‘student loan’,  kampus PTN-BH seharusnya bekerja sama dengan bank negara dan tidak memungut keuntungan melalui bunga.

Advertisements

“Di luar negeri student loan  0 persen bunga, karena konsepnya bukan mencari keuntungan dari siswa, tapi konsepnya negara berinvestasi pada siswa.

Baca juga : Ketua Banggar DPR RI: Jangan Jadikan Orang Miskin Aset Elektoral!

Di luar negeri student loan dimana loannya 0 persen bunga. Investasi sumber daya manusia, mereka harus bisa menyelesaikan kuliah, pendidikan tanpa terbebankan soal bunga, pinjaman,” tuturnya.

Dede berharap agar mekanisme dari konsep ‘student loan’ dibahas antara kampus PTN-BH dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Proses ini, lanjut Dede,  penting diteliti secara komprehensif supaya tidak melahirkan kebijakan yang pincang.

Baca juga : Ketua DPR RI: Pemilu Tentukan Nasib Bangsa Lima Tahun ke Depan

“Ini harus segera dipikirkan, ini PR bagi Menteri Pendidikan agar bisa memberikan instruksi kepada kampus untuk segera membuat  student loan. Ini tidak boleh berupa pinjol. Kalau pinjol  sekarang lebih banyak mudarat, daripada manfaatnya,” tandas Legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu. (duk)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.