Wakil Ketua DPD: Demokrasi Kita Harus Bebas Dari Politik Identitas

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin

Jakarta, Sumselupdate.com — Pemilihan umum serentak akan dilaksanakan tahun 2024. Namun Parpol dan para calon yang akan meramaikan bursa Pemilihan Presiden telah melakukan persiapan menuju hari “H”.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin berharap Pemilu ke depan, khusus pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat diwarnai dengan hadirnya poros kekuatan politik yang selalu menjaga ruh demokrasi dan kebhinekaan bangsa Indonesia.

Read More

“Kita semua berharap pemilu 2024 adalah pesta rakyat yang tetap mengedepankan kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Semua poros politik yang dibentuk berkewajiban mewujudkan, “ujar Sultan.

Sultan juga memberikan tanggapan terhadap wacana pembentukan poros partai politik (Parpol) Islam 2024 sebagai upaya membangun kekuatan demokrasi dan persatuan yang lebih kuat.

“Kita menyambut baik terhadap penyatuan skema kekuatan politik yang dibangun atas dasar menjaga kehidupan demokrasi secara fundamental. Yaitu memperkokoh persatuan dan kesatuan, termasuk poros parpol Islam yang sedang ramai diwacanakan, ataupun poros parpol lain yang juga mungkin dibentuk, “kata Sultan.

Hanya saja menurut senator asal Bengkulu tersebut bangsa Indonesia harus belajar dari pengalaman pada Pilkada dan Pilpres sebelumnya. Ada isu agama dalam ruang politik bertolak belakang dari semangat demokrasi yang kita inginkan. Yang terjadi malah pembelahan di antara masyarakat. Terjadi polarisasi politik identitas yang sulit untuk disatukan kembali di dalam kelompok masyarakat maupun elit politik.

“Apapun nama porosnya harus memenuhi prasyarat demokrasi, agar yang pernah terjadi tidak akan berulang kembali, yaitu selama elit politik di dalamnya memiliki kesamaan niat dalam menjaga keutuhan bangsa, dan meletakkan isu pembangunan adalah domain utama dengan mengesampingkan isu sensitif dan memecah belah saya kira tidak ada persoalan”, tegas Sultan.

Dikatakan poros politik yang dibangun harus memiliki platform kebijakan pembangunan yang akan diperjuangkan. Seperti apa kebijakannya dan bagaimana cara mewujudkannya. Jika kita semua memiliki kesadaran dalam titik itu, tidak akan ada masalah dalam penamaan apapun di kutub kekuatan politik.

“Selama ini yang menjadi akar masalah hampir tidak ada grand design kebijakan pembangunan yang ditawarkan partai politik terhadap publik secara mengakar. Setiap kontestasi dalam Pemilu hanya bermain di isu subjektif, pragmatis dan sarat kepentingan. Seandainya setiap partai politik memiliki warna dan ideologi perjuangan politik, maka yang dihadapkan oleh pemilih nantinya adalah road map pembangunan bangsa Indonesia dimasa akan datang, tak ada hal lain”, tutur Sultan.

Jadi, tambah Sultan, tantangan utama yang dihadapi menjadikan seluruh aktifitas politik di ruang demokrasi sebagai proses transformasi pendidikan politik kepada masyarakat. Ada proses pencerdasan yang terjadi diruang publik dalam mengupas visi pembangunan yang ditawarkan oleh para stakeholder politik.

Adapun hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik dalam dua posisi terbawah lembaga yang dipercaya publik. Dari survei yang digelar 25-31 Januari 2021 itu, 71 persen responden menyatakan percaya kepada DPR dan 65 persen yang percaya kepada partai politik.

Hasil senada juga tercatat dalam survei Indikator Politik Indonesia periode 1-3 Februari 2021. Tingkat kepercayaan kepada parpol juga berada di urutan buncit sebesar 47 persen, kemudian DPR dengan 52,6 persen.(duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.