Wagub Sumsel MY: Pejabat Jangan Makan Uang Rakyat, Harusnya Rakyat Dibantu Bukan Malah Dibuat Susah!

Sabtu, 25 Juli 2020
Wagub Sumsel Mawardi Yahya bersilahturahmi dengan Desa Sungai Lebung Ulu Kecamatan Pemulutan Selatan, Sabtu (25/7/2020).

Inderalaya, Sumselupdate.com-Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Mawardi Yahya (MY) mengingatkan secara tegas kepada pejabat agar jangan main-main dengan uang negara apalagi sampai memakan hak rakyat, seharusnya rakyat dibantu bukan malah dibuat susah.

Seperti program keluarga harapan (PKH) yang dibeberapa tempat menjadi masalah. Pasalnya, banyak terjadi pemotongan yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Read More

“Seperti PKH tidak boleh dana untuk rakyat dipotong oleh oknum, ATM, dan bukunya tidak diberikan. Saat ini harus ATM dan buku dipegang oleh penerima PKH. Kita juga meminta BRI bertanggungjawab, karena itu akan dibuatkan buku dan PIN baru untuk setiap penerima PKH. Ini buat rakyat, bukan tempat para pejabat memakan uang rakyat miskin justru, seharusnya orang miskin harus dibantu bukan dibuat susah!,” tegasnya saat bersilahturahmi dengan Desa Sungai Lebung Ulu Kecamatan Pemulutan Selatan, Sabtu (25/7/2020).

Dia pun merasa sedih melihat kondisi rakyat seperti ini, bahkan karena menerima dana PKH ataupun BLT dari Dana Desa maka rakyat ditakut-takuti saat menjelang Pilkada. Dengan mengancam kalau sampai tidak memilih salah satu balon akan dicoret sebagai penerima.

“Saya sedih dengan kondisi ini, ada intimidasi kalau tidak memilih si Anu akan dicoret sebagai penerima bantuan bansos, saya katakan itu tidak ada!. Kalau ada ancaman lapor ke saya kita akan segera proses,” katanya.

Wagub Mawardi Yahya

“Dana bantuan itu dana APBN dimana koordinatornya Wagub H Mawardi Yahya. Apalagi jelang pilkada ini rakyat banyak ya bagaimanalah, termasuk kades di Pilkada ini lebih baik netral, karena dana desa koordinator pemeriksaannya Wagub. Selagi  bisa dibina maka dibina, kalau tidak bagaimana? Apalagi kalau kades menyuruh memilih pesanan balon peserta Pilkada maka akan kita proses dan obrak abrik, tidak pandang bulu siapapun kadesnya!.
Rakyat bisa buat surat resmi ajukan ke Pemprov, termasuk jika ada oknum Kepala PMD kalau makan uangnya kita sikat. Jangan dibodoh-bodohi rakyat ini!. Rakyat sudah susah jangan tambah dibuat susah. Silahkan sampaikan kepada petinggi di OI ini,” tegasnya. (**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts