Wabup Muba Pembicara Dalam Kegiatan Rembuk Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia

Rabu, 28 November 2018
Suasana Rembuk Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia di Redtop Hotel and Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Jakarta, Sumselupdate.com – Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktifitas perkebunan kelapa sawit, menjadi angin segar bagi petani sawit mandiri di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Betapa tidak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama di Kabupaten Muba.

Bacaan Lainnya

Moratorium sawit tersebut akan dilakukan selama tiga tahun, dan saat ini Pemkab Muba berupaya mengimplementasikan program perjuangan petani sawit untuk perbaikan tata kelola perkebunan rakyat selama moratorium sawit.

“Peremajaan lahan perkebunan sawit milik petani mandiri juga merupakan bagian untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit yang mengedepankan kepentingan petani sawit mandiri di Muba, dan saat ini tercatat sudah 4.446 hektar perkebunan kelapa sawit petani mandiri di Muba yang dilakukan peremajaan dan bantuan bibit. Di mana peresmiannya langsung dihadiri Bapak Presiden Joko Widodo di Kabupaten Muba,” kata Wakil Bupati Muba Beni Hernedi saat menjadi pembicara Rembuk Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia di Redtop Hotel and Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Menurut Beni, kelapa sawit tidak boleh hanya dilihat sebagai kepentingan industri besar, akan tetapi juga merupakan kepentingan jutaan petani kecil yang selaras dengan agenda global.

Beni menyebutkan bersama-sama dengan Bupati Dodi Reza Alex dan kepala OPD terkait akan melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) terkait perkebunan kelapa sawit, dengan membuka sekolah menengah kejuruan kelapa sawit.yang nantinya akan menciptakan SDM manusia yang handal dalam bidangnya khususnya di bidang kelapa sawit.

“Selain itu, ada sekitar 1,52 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) setiap tahun keluar terus dari Muba. Maka itu, kita akan dorong industri hilir, seperti industri minyak goreng di kabupaten kita ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Indonesia, Mansuetus Darto dalam kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya sudah bekerjasama dengan 14 kabupaten di Indonesia dan salah satunya Kabupaten Muba untuk melakukan pendataan serta menyediakan data petani swadaya bagi dinas perkebunan kabupaten.

“Maksud dan tujuan dengan pendataan ini adalah sebagai sumber informasi bagi kebijakan public level kabupaten, pemberdayaan petani dan pengembangan kemitraan berkelanjutan hingga menjadi sumber informasi untuk legalitas bagi petani,” terangnya.

Ia menambahkan, untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat khususnya petani swadaya, SPKS melatih anggotanya agar petani memiliki SDM dalam budidaya dan juga memiliki kesadaran untuk menerapkan praktik-praktik terbaik di perkebunan sawit ke arah sawit berkelanjutan.

“Dengan modul-modul pelatihan yang lengkap, SPKS melatih bagi anggotanya antara lain pelatihan budidaya sawit dan BumDes sawit bagi aparatur desa,” urainya.

Lanjut Darto, rembuk nasional petani kelapa sawit Indonesia ini bertujuan untuk mengangkat problem-problem utama dalam tata kelola sawit Indonesia khususnya di tingkat petani dan kebijakan nasional sawit.

Kemudian merumuskan dan merencanakan program perjuangan petani dan organisasi SPKS untuk membangun tata kelola petani sawit Indonesia yang dapat memberikan rasa adil, sejahtera dan berkontribusi bagi pembangunan sawit berkelanjutan dan menyusun langkah langkah untuk memperjuangkan sawit kita di mata dunia.

“Kita naik dan SPKS menyambut baik Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit (moratorium).  SPKS menilai kebijakan itu akan memberikan keuntungan riil bagi petani, dalam bentuk pemberdayaan bagi petani swadaya mandiri dan mencegah over suplai yang saat ini terjadi,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, turut menjadi pembicara Arif Pasha (Direktur Landa Landfrom Agararia Kementerian BPN/ATR), Wiiistra Danny (Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko) dan Ir H Bambang, MM (Pimpinan Direktorat jenderal Perkebunan RI, dan pembicara lainnya. (rel)

 

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait