Pagaralam, Sumselupdate.com – Tokoh pemuda Tanjung Sakti, Ivan Charlie menegaskan akan menggelar aksi lanjutan dengan kekuatan massa dari dua kecamatan untuk menentang proyek energi panas bumi dilanjutkan.
“Masing-masing desa mengirim 50 orang. Kami siap blokade jalan nasional menuju Tanjung Sakti,” kata Ivan Charlie kepada Sumselupdate.com, Senin (7/4/2025).
Menurut Ivan Charlie, penunjukan PT Hitay Tanjung Sakti Energy oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan survei pendahuluan panas bumi di wilayah Tanjung Sakti, Sumatera Selatan, tidak boleh dilanjutkan tanpa kajian lingkungan yang komprehensif dan melibatkan masyarakat secara terbuka.
Ia mewakili suara pemuda dan warga setempat yang khawatir terhadap potensi dampak sosial dan lingkungan, terutama terhadap para petani yang menggantungkan hidup dari lahan mereka.
Keputusan Menteri ESDM No. 2906 K/30/MEM/2013 yang memberikan penugasan kepada PT Hitay Tanjung Sakti Energy untuk melakukan survei panas bumi di beberapa wilayah di Sumatera Selatan dan Bengkulu, termasuk Tanjung Sakti, memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Meskipun tujuan utamanya adalah mengembangkan potensi energi baru terbarukan, Ivan Charlie menegaskan jika proses ini belum mencerminkan transparansi dan partisipasi publik yang layak.
“Kami tidak menolak kemajuan, tetapi menolak jika pembangunan dilakukan dengan mengorbankan kehidupan masyarakat. Kami tidak anti pembangunan. Tapi jangan jadikan warga Tanjung Sakti sebagai korban dari keputusan sepihak. Pemerintah harus hadir bersama rakyat, bukan justru mengabaikan aspirasi kami,” tegas Ivan Charlie.
Ivan Charlie mengungkapkan selain menggelar unjuk rasa, masyarakat akan menggelar forum diskusi kelompok (FGD) di kantor camat bersama DPRD, pemdes, tokoh masyarakat, pihak perusahaan, dan dinas terkait.
Tujuannya untuk merumuskan sikap dan rekomendasi resmi kepada Pemkab, Pemprov, hingga Kementerian ESDM.
Ditegaskannya, jika aspirasi warga tidak didengar, maka aksi damai akan dilakukan di Pemkab Lahat untuk menjembatani suara rakyat ke pemerintah pusat.
“Jika tak ada respon, kami akan aksi damai lanjutan dengan kekuatan massa dari dua kecamatan, masing-masing desa mengirim 50 orang. Kami siap blokade jalan nasional menuju Tanjung Sakti,” ujarnya.
Ditambahkan Ivan Charlie, masyarakat menuntut Gubernur, Bupati, Kapolda, dan Kapolres turun langsung ke Tanjung Sakti dan membuat nota kesepakatan bersama untuk menyampaikan penolakan resmi dari 32 desa kepada Kementerian ESDM, agar SK eksploitasi tidak diterbitkan.
“Situasi ini menjadi ujian bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip partisipatif dalam setiap proyek strategis, terlebih yang menyangkut hajat hidup dan lingkungan masyarakat adat dan petani di pedesaan,” tandasnya.
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
