Palembang, Sumselupdate.com – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang menolak perlawanan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa Edison, Bupati Muaraenim nonaktif, dan Adi Triayadi dalam perkara dugaan suap pengadaan smartboard dan Chromebook di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaraenim.
Putusan sela tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Corry Oktarina SH MH dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, Rabu (18/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan perlawanan yang diajukan kedua terdakwa tidak dapat diterima. Hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian.
“Menyatakan perlawanan terdakwa Edison dan Adi Triayadi tidak diterima dan memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara dan pembuktian pokok perkara,” tegas hakim saat membacakan putusan.
Dengan ditolaknya perlawanan tersebut, proses persidangan terhadap Edison dan Adi Triayadi akan berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara, termasuk pembuktian dakwaan yang diajukan jaksa.
Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Edison menerima uang sekitar Rp4,67 miliar dalam perkara dugaan suap pengadaan smartboard dan Chromebook pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaraenim Tahun Anggaran 2025.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (28/10/2026), JPU mengungkapkan total uang yang diduga berkaitan dengan komitmen fee dalam perkara tersebut mencapai Rp13.053.432.000 atau sekitar Rp13,05 miliar.
Jaksa menyebut uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee maksimal 20 persen dari nilai kontrak pengadaan yang dijanjikan oleh Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi.
“Bahwa perbuatan terdakwa Edison alias EDI, Abi Nurwardani, Rusdi Hairullah dan Karmidi menerima sesuatu berupa uang seluruhnya berjumlah kurang lebih sejumlah Rp13,05 miliar atau janji dari Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi yaitu uang commitment fee maksimal sejumlah 20 persen dari nilai kontrak,” kata JPU saat membacakan surat dakwaan.
Selain Edison, perkara ini juga menyeret Adi Triayadi yang disebut sebagai orang kepercayaan Edison. Dalam dakwaan, Adi diduga berperan sebagai perantara penyerahan uang yang disebut jaksa sebagai bagian dari komitmen fee untuk Edison.
Jaksa menguraikan sejumlah penyerahan uang melalui Adi yang berlangsung sejak Agustus 2025 hingga Maret 2026. Uang tersebut disebut sebagai bagian dari penerimaan yang ditujukan kepada Edison, bukan sebagai penerimaan pribadi Adi.
Dengan ditolaknya eksepsi kedua terdakwa, jaksa kini dapat melanjutkan pembuktian atas seluruh dakwaan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan perangkat teknologi pendidikan tersebut.
(**)







