Palembang, Sumselupdate.com – Sebanyak 564 pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar 16 Ilir, Palembang, masuk dalam rencana penataan dan relokasi. Penertiban serupa juga akan menyasar PKL di Pasar Lemabang dan Pasar Kuto.
Penataan tiga kawasan pasar tradisional tersebut melibatkan Polda Sumatera Selatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, dan Perumda Pasar Palembang Jaya.
Saat ini, pemerintah masih membahas konsep penertiban sekaligus menyiapkan sejumlah alternatif lokasi relokasi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru bagi para pedagang.
Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Irwansyah mengatakan, khusus di Pasar 16 Ilir, terdapat 564 PKL yang menjadi sasaran penataan. Mereka tersebar di sejumlah titik, mulai dari badan jalan depan gedung pasar, emperan bagian dalam hingga lorong-lorong pasar.
Menurutnya, penertiban tidak hanya menyasar pedagang yang berjualan di luar gedung, tetapi juga pedagang di dalam pasar yang tidak memiliki surat atau sertifikat sebagai dasar kepemilikan tempat berjualan.
Pihaknya juga tengah mengkaji mekanisme penempatan pedagang yang akan direlokasi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menyesuaikan lokasi relokasi dengan alamat dan tempat tinggal masing-masing pedagang.
“Jangan sampai kita memindahkan masalah. Salah satu pilihannya bisa dipindahkan sesuai dengan alamat dan tempat tinggal mereka,” ujarnya.
Irwansyah mengakui, kebijakan penertiban berpotensi menimbulkan dampak bagi para pedagang. Karena itu, konsep penataan perlu disepakati terlebih dahulu, termasuk menentukan apakah penertiban dilakukan secara menyeluruh atau bertahap dengan memprioritaskan sejumlah titik.
Menurutnya, penataan harus memiliki perencanaan yang jelas agar tidak sekadar memindahkan lokasi berjualan, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan persoalan ketertiban kawasan pasar.
Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, Pemkot Palembang telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi untuk menampung PKL Pasar 16 Ilir.
Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah kawasan Taman Nusa Indah. Namun, lahan tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga Pemkot Palembang perlu terlebih dahulu mengurus perizinan kepada pemerintah provinsi.
Selain itu, diperlukan koordinasi terkait aset PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebelum lahan tersebut diratakan dan dimanfaatkan sebagai lokasi relokasi.
Alternatif lainnya, para pedagang dapat diarahkan ke sejumlah pasar yang dikelola Perumda Pasar Palembang Jaya, seperti Pasar Soak Bato, Pasar Gubah, dan Pasar 10 Ulu.
Ratu Dewa menegaskan, penataan tidak hanya difokuskan di Pasar 16 Ilir, tetapi juga Pasar Lemabang dan Pasar Kuto.
Ia menginginkan kawasan perdagangan tersebut lebih tertib dan terbebas dari pungutan di luar ketentuan, termasuk pungutan keamanan dan kebersihan yang tidak sesuai aturan.
Khusus Pasar Lemabang, penertiban dinilai perlu segera dilakukan karena aktivitas PKL masih sulit ditata. Kondisi tersebut berdampak terhadap kelancaran lalu lintas, ketertiban parkir, hingga kebersihan lingkungan pasar.
Berdasarkan pendataan Pemkot Palembang, terdapat 283 PKL yang berjualan di sekitar kawasan BCA, Pasar Pagi Lemabang hingga Simpang Tiga lampu merah.
“Untuk Pasar Kuto juga akan kita carikan solusinya, termasuk lokasi relokasi bagi PKL,” kata Ratu Dewa.
Di sisi lain, Direktur Utama Perumda Pasar Palembang Jaya, Dedi Siswoyo, mengungkapkan pihaknya sebelumnya telah menawarkan pemindahan kepada 158 PKL yang berjualan di sepanjang tepi jalan depan Pasar 16 Ilir.
Para pedagang tersebut diarahkan untuk menempati kios-kios yang tersedia di dalam gedung utama Pasar 16 Ilir. Namun, tawaran tersebut belum mendapat persetujuan dari para pedagang.
Dedi menjelaskan, gedung Pasar 16 Ilir memiliki total 1.223 kios. Dari jumlah tersebut, sekitar 700 kios telah terisi sehingga masih terdapat sejumlah kios kosong yang berpotensi dimanfaatkan untuk menampung pedagang dari luar gedung.
Kios yang masih banyak tersedia terutama berada di lantai tiga hingga lantai lima.
Menurutnya, salah satu kendala yang dihadapi adalah sebagian pedagang menilai lokasi di lantai atas relatif sepi pembeli sehingga mereka lebih memilih berjualan di luar gedung.
“Kami akan menata yang di luar dulu. Pedagang yang berjualan di jalanan ini merasa memiliki Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS),” jelas Dedi.
Penataan Pasar 16 Ilir, Lemabang, dan Kuto diharapkan dapat mengembalikan fungsi kawasan pasar, mengurangi kesemrawutan lalu lintas, serta menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat.
(**)







