Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) memperkuat kesiapan transformasi digital dalam pelayanan administrasi hukum dengan mengikuti Sosialisasi Rebuild Aplikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) tersebut diikuti secara daring dari Ruang Rapat Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Babel.
Plt Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Kaswo, diwakili Kepala Bidang AHU, M. Bang Bang, bersama jajaran dan petugas Helpdesk Bidang AHU.
Sosialisasi ini bertujuan mengoptimalkan pelayanan administrasi PPNS melalui transformasi digital dan pembaruan sistem layanan di lingkungan Kementerian Hukum.
Direktur Pidana Ditjen AHU, Ferry Gunawan C, menjelaskan bahwa pembaruan aplikasi PPNS dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data, proses verifikasi dan validasi, serta memperkuat koordinasi antara Ditjen AHU, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan kantor wilayah.
Selain pembaruan sistem, ia juga mendorong penguatan peran kantor wilayah dalam pembinaan dan pelayanan PPNS. Salah satu langkah yang direncanakan adalah pembentukan Sekretariat PPNS di setiap wilayah.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat PPNS Direktorat Pidana, Fecha Paul P., memaparkan sejumlah mekanisme pelayanan yang perlu dipahami jajaran kantor wilayah.
Materi yang disampaikan meliputi mekanisme pelantikan PPNS, pemanfaatan fitur monitoring untuk memantau perkembangan serta pemutakhiran data, hingga kesiapan kantor wilayah dalam menerapkan mekanisme pelayanan yang baru.
Peserta juga mendapatkan tutorial penggunaan fitur layanan pelantikan PPNS melalui laman elayanan.ahu.go.id. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab bersama narasumber dari Direktorat Pidana Ditjen AHU.
Plt Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Kaswo, menegaskan dukungan jajarannya terhadap pembaruan sistem tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi hukum kepada masyarakat dan instansi terkait.
“Pembaruan aplikasi PPNS merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi hukum. Kami berkomitmen mendukung implementasi sistem ini melalui penguatan koordinasi, kesiapan sumber daya manusia, serta penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan akuntabel di wilayah,” ujar Kaswo.
Melalui sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum Babel diharapkan semakin siap menerapkan pembaruan Aplikasi PPNS, sehingga pengelolaan administrasi, pemantauan data, dan pelayanan pelantikan PPNS dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, serta terintegrasi melalui sistem digital.
(**)







