Cegah Sengketa Informasi Publik, Kemenkum Babel Perkuat Kompetensi Pengelola Layanan Informasi

Writer: - Senin, 16 November 2026
Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Penguatan SDM Pengelola Layanan Informasi Publik secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi pengelola informasi sekaligus mengantisipasi potensi sengketa informasi publik. (Foto: Kanwil Kemenkum Babel)

Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) memperkuat kompetensi pengelola layanan informasi publik guna mencegah terjadinya sengketa informasi.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum RI secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).

Read More

Mengusung tema “Penguatan Kapasitas Pengelola Layanan Informasi Publik dalam Mencegah dan Mengantisipasi Sengketa Informasi Publik”, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme petugas dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kanwil Kemenkum Babel mengikuti kegiatan tersebut dengan mewakili Plt Kepala Kantor Wilayah, Kaswo. Jajaran yang terlibat terdiri atas Ketua Tim Kerja Humas, RB, dan TI, Sriyani Agustina, melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, bersama Tim Kerja Humas, RB, dan TI serta Tim Kerja Program dan Pelaporan.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum RI, Ronald Lumbuun. Selanjutnya, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Pusat RI, Arman Fauzi, menyampaikan materi mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Dalam pemaparannya, Arman menjelaskan landasan hukum keterbukaan informasi publik, tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta klasifikasi informasi yang dapat diakses masyarakat.

Dia juga menekankan pentingnya pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), penetapan informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi, serta kepatuhan terhadap prosedur pelayanan informasi.

Langkah tersebut diperlukan agar badan publik dapat memberikan informasi secara tepat sekaligus mengantisipasi munculnya sengketa akibat ketidaksesuaian prosedur atau pengelolaan informasi.

Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai tahapan permohonan informasi publik, pengajuan keberatan kepada Atasan PPID, hingga mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi.

Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung, Kaswo, menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

“Pengelolaan informasi publik harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Melalui peningkatan kompetensi pengelola informasi, kita berharap pelayanan kepada masyarakat semakin optimal sekaligus mampu meminimalkan potensi sengketa informasi publik,” ujar Kaswo.

Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen meningkatkan koordinasi antarunit kerja, memperkuat kualitas dokumentasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan informasi.

Penguatan kapasitas SDM diharapkan dapat mendorong pelayanan informasi publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat memperoleh akses informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts