Titis Sesalkan Demo di PN Palembang Terkait Vonis Bebas Istri Bandar Narkoba

Ketua LBH IKADIN Sumsel, Titis Rachmawati SH.

Palembang, Sumselupdate.com – Terkait adanya demo di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, oleh organisasi GANN dan Pemuda Pancasila Palembang, Kamis (10/11/2021), terkait bebasnya Hijriah alias Ria istri dari terdakwa Ahmad Fauzi alias Ateng bandar Narkoba Tangga Buntung, beberapa waktu.

Ketua LBH IKADIN Sumsel, Titis Rachmawati SH, MH, angkat bicara. Ia menyayangkan tindakan pendemo, yang dinilainya kurang tepat dalam menyampaikan aspirasinya.

Read More

“Kebetulan kuasa hukum yang mendampingi terdakwa Hijriah Agustina kemarin dari LBH Ikadin Sumsel, saya jika melihat dari pasal dakwaan JPU, maka benar saja jika terdakwa divonis bebas,” ujar Titis pada awak media, Kamis (11/11/2021).

Menurutnya, dalam dakwaan JPU menyatakan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat 2 atau Pasal 112 ayat 2, tentang narkotika.

Sementara itu dalam fakta persidangan, ketentuan pasal tersebut tidak terbukti.

“Jadi wajar saja jika mejelis hakim memvonis bebas terdakwa. Karena JPU menetapkan terdakwa pada pasal-pasal tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, jika seandainya JPU ingin menjerat terdakwa dengan jerat hukuman, maka alangka baiknya JPU juga mendakwa terdakwa dengan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

“Jadi menurut kami dalam hal ini bukanlah putusan hakim yang menjadi masalah. Melainkan adanya ketidak tepatan JPU menyangkakan pasal pada dakwaan terhadap terdakwa,” ungkapnya.

Menurutnya, hal ini perlu diungkapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman masyarakat dalam memandang sebuah kasus.

“Sehingga masyarakat tidak kehilangan kepercayaan mereka pada para penegak hukum,” tutupnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Pengadilan Negeri Palembang Abu Hanifah mengatakan, jika Pengadilan Negeri bukanlah Algojo yang memvonis akhir sebuah perkara.

“Ada berapa langkah hukum yang bisa dilakukan oleh para terdakwa ataupun pihak jaksa jika merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim. Ini hanya putusan tingkat pertama, baik jaksa ataupun terdakwa bisa mengambil langka hukum lainnya setelah putusan tersebut,” ujar Abu.

Abu menambahkan bahwa putusan majelis hakim atas vonis bebas tersebut sudah berkesesuaian dengan fakta persidangan.

Menurutnya, sebagaimana pertimbangan majelis hakim bahwa, majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan unsur pidana dari apa yang telah didakwakan kepada terdakwa Hijriah.

Ia menilai, kalau melihat fakta persidangan dari isi putusan itu bahwa terdakwa ini mengetahui adanya tindak pidana narkotika itu, namun tidak dilaporkan ke penegak hukum.

“Artinya, perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana namun tidak didakwa didalam dakwaan penuntut umum, ketika tidak didakwakan mengenai hal itu maka hakim tidak bisa menghukumnya,” ungkap Abu Hanifah.

Ia menambahkan, terhadap pemberitaan yang mengatakan adanya dugaan penerimaan sejumlah uang yang diterima hakim atas vonis bebas terdakwa Hijriah menurutnya sangatlah berlebihan.

“Silahkan saja hal itu dilaporkan maka hakim dapat dipidana namun jika itu memang menemukan adanya fakta baik hakim, panitera atau panitera menerima uang terhadap suatu perkara,” tutupnya. (Ron)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.