Ternyata, Masjid Sriwijaya Dibangun di Tanah Sengketa Milik Warga

Persidangan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, Selasa (31/8/2021).

Palembang, Sumselupdate.com – Fakta baru terungkap saat persidangan dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, Selasa (31/8/2021). Ternyata, Masjid Sriwijaya Palembang dibangun di atas lahan milik warga dari total luasan lahan sebesar 9 hektare (Ha), sementara Pemprov Sumsel hanya memiliki tanah 2 ha.

Pemprov Sumsel diketahui digugat oleh masyarakat. Hasilnya, putusan MA memberikan kekuatan hukum ke masyarakat jika pemprov telah menyalahi aturan untuk membangun masjid tersebut.

Read More

“Dalam hal ini Pemprov Sumsel dan Yayasan Masjid Raya Sriwijaya telah membangun di lahan milik masyarakat. Lahan sudah digugat ke MA, diketahui dari kesaksian panitia bahwa hasil ploting BPN pun tanah Pemprov hanya 2 Ha,” ungkap Kepala Seksi Penuntutan Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumsel, M Naimullah, Selasa (31/8/2021).

Naim menjelaskan, secara aturan Pemprov Sumsel dianggap telah menyalahi aturan. Saat itu pembangunan Masjid Raya Sriwijaya direncanakan dibangun di Jalan Soekarno Hatta Palembang. Namun, berdasar Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, pembangunan masjid pun dipindahkan ke kawasan Jakabaring Palembang.

“Berdasarkan SK yang dikeluarkan Alex Noerdin itulah masjid dipindahkan. Sejak awal lahan itu sudah bersengketa. Tadi sudah dikonfirmasi ke Divisi Hukum dan Administrasi Lahan (Ardani) dirinya mengatakan tidak tahu. Jadilah permasalahan ini,” katanya

Dalam pemeriksaan saksi lanjutnya, pihak JPU akan memanggil beberapa nama termasuk Alex Noerdin. Alex selaku Gubernur Sumsel akan diminta keterangan mengenai pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dalam sidang di PN Palembang.

“Saksi yang sudah kita BAP dalam penyidikan tentu akan dipanggil. Begitu juga dengan Alex Noerdin,” tuturnya

Pihaknya menyayangkan kesaksian Ardani, yang banyak menjawab tidak tahu. Padahal, pertanyaan yang dilayangkan pernah di jawab saksi dalam proses penyidikan. Ardani dipanggil karena dirinya menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum pembangunan masjid, yang juga sebagai Kabiro Hukum Pemprov Sumsel.

“Seperti yang disampaikan Majelis Hakim, dia tahu tupoksinya saat diperiksa. Namun dalam sidang dia banyak jawab tidak tahu. Padahal ada konsekuensi karena kesaksian ini ditekankan di bawah sumpah. Dia sebagai ketua divisi hukum dan administrasi lahan seharusnya mengetahui,” pungkasnya.

Ia menjelaskan, dalam sidang ini pihaknya akan menelusuri lebih jauh soal aliran dana fee pembangunan masjid Sriwijaya. Dari total Rp130 miliar dana hibah yang telah dialirkan oleh Pemprov Sumsel, sampai saat ini bangunan masjid masih tidak jelas.

“Menurut kesaksian salah satu saksi juga seharusnya Rp130 miliar pembangunan minimal sudah tegak payung. Ini pun baru pondasi saja. Kita akan telusuri penggunaan dana hibah ini,” tutupnya. (Ron)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.