Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP Resmi Diluncurkan, Pemerintah Dituntut Komitmen Cegah Korupsi

Selasa, 31 Agustus 2021
Aplikasi Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention (MCP), secara resmi diluncurkan pada saat Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2021, yang digelar secara virtual, Selasa, (31/08/2021).

Laporan: Armiziwadi

Baturaja, Sumselupdate.com – Aplikasi Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention (MCP), secara resmi diluncurkan pada saat Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2021, yang digelar secara virtual, Selasa, (31/08/2021).

Pelaksana harian (Plh) Bupati OKU H. Edward Candra, berkesempatan menjadi saksi dari sejarah peluncuran MCP di Ruang Vidcon Pemkab OKU.

Dikatakan Ketua KPK Firli Bahuri, sinergitas antara KPK, Kemendagri dan BPKP ini sangat penting, untuk penguatan tata kelola pemerintah daerah yang baik. Harapannya, dengan pengelolaan MCP bersama-sama akan terjadi perbaikan tata kelola yang berlangsung secara kontinyu, masif dan terukur.

Advertisements

KPK berkoordinasi dengan menyelaraskan kewenangan yang dimiliki Kemendagri dan melibatkan seluruh perwakilan BPKP di daerah, untuk melakukan monitoring, pendampingan, dan pengawasan, atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola Pemda yang terangkum dalam MCP.

Kedelapan area intervensi tersebut adalah, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, Manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata kelola keuangan desa.

“KPK telah membangun dan secara berkala mengembangkan aplikasi MCP tersebut untuk mengukur capaian keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh sepakat, sinergi pengendalian korupsi dalam masa kedaruratan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kolaborasi pengawasan antara APIP-BPK-APH harus dilakukan sejak awal, tidak bisa lagi saling tunggu menunggu. Lebih baik mengutamakan pencegahan keuangan negara di awal ketimbang uang negara sudah terlanjur bocor.

Kegiatan launching MCP merupakan bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2021.

“Selain meluncurkan MCP, dalam kesempatan tersebut Kemendagri juga me-launching Aplikasi Sistem Infomasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT),” jelasnya.

Aplikasi ini merupakan sistem informasi pengawasan yang dibangun oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk memenuhi kebutuhan pengawasan di era digitalisasi pemerintahan. Rakorwasdanas dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian.urainya.

Sementara itu, dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian, meminta seluruh kepala daerah mendukung MCP pencegahan korupsi dengan menugaskan para Inspektur di masing-masing daerah agar tersambung dengan sistem MCP.

Pengelolaan bersama MCP bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

“Intervensi yang dapat dilakukan Kemendagri sebagai fungsi pemerintah dan pengawasan umum diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana Desa, optimalisasi pendapatan Daerah dan manajemen aset Daerah,” jelasnya.

Tito Karnavian berharap, kepala daerah terutama Bappeda untuk betul-betul mempelototi perencanaan APBD tingkat 2, agar betul-betul bisa paralel selain sesuai dengan kebutuhan masyarakat reel ditingkat 2 masing-masing, juga paralel dengan program tingkat 1 dan tingkat nasional.

“Untuk provinsi, selain program tersebut reel dibutuhkan oleh Provinsi juga paralel dengan program nasional,” harap Tito.

Pada kesempatan ini, Mendagri memberikan apresiasi kepada 10 kepala daerah yang telah menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil  Pengawas (TLHP) Irjen Kemendagri Secara tepat waktu. Ke 10 kepala daerah tersebut adalah provinsi Jateng, DIY, Riau, Lampung, Sumsel, Bali, Sulteng, DKI Jakarta, dan Banten .

Hadir pula pada acara ini Asisten I, Inspektorat, Kepala Bappelitbangda, Kepala BKAD, Kadin PMD, Kadin Kominfo dan Kadin Dispenda. (**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.