Tekan ‘Cost of Found’, Bank Sumsel Babel Harus Banyak Belajar

Ilustrasi

Palembang, Sumselupdate.com – Masih tingginya cost of found (biaya memperoleh simpanan), membuat Fraksi Hanura mengimbau Bank SumselBabel (BSB) untuk bertanya pada manajemen Bank Pembangunan Bali.

Hal itu disampaikan jurubicara Fraksi Hanura DPRD Sumsel, Iwan Hermawan dalam pandangan umum terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Sumsel, pada rapat paripurna XIX DPRD Sumsel, kemarin.

Bacaan Lainnya

Karena menurut Iwan, keberhasilan manajemen Bank Pembangunan Bali di semua lini dan menjadikan terjalinnya hubungan baik dari Pemprov Bali dan Bank Pembangunan Bali, maupun DPRD Bali.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Sumsel konsisten mendukung program pemerintah dalam upaya penambahan penyertaan modal Bank SumselBabel.

Jurubicara Fraksi Partai Golkar, Sri Mulyadi mengatakan, selain menjadikan struktur permodalan menjadi lebih sehat, juga memberikan tingkat kemampuan operasional terutama dalam ekspansi kredit menjadi lebih bersaing.

“Hal itu juga akan berdampak pada komposisi kepemilikan saham dan akhirnya sangat berpengaruh pada komposisi perhitungan pembagian laba atau deviden bagi Pemprov Sumsel,” katanya.

Pihaknya secara seksama juga memperhatikan perkembangan keuangan daerah, setidaknya dalam tiga tahun terakhir, kondisi keuangan Sumsel mengalami penurunan akibat adanya penundaan dan perubahan penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat.

Dampak dari kondisi ini adalah terjadi penurunan kemampuan keuangan daerah sehingga terdapat beberapa program dan kegiatan termasuk program penyertaan modal pada PT Bank SumselBabel.

Oleh karena itu, lanjutnya, fraksinya memahami Raperda Nomor 14 Tahun 2011, berkaitan dengan rencana penyelesaian penyertaan modal yang sampai saat ini masih bersisa Rp235 miliar. Serta meminta penjelasan mengenai rencana penyelesaian yang akan dilakukan sampai tahun 2021.

Di sisi lain keberadaan BSB juga dinilai telah menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah bagi Sumsel dan kabupaten/kota pemegang saham, melalui pendapatan dari bagian atas laba bank tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan BSB, Samiluddin mengemukakan, penundaan penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel terhadap BSB hingga tahun 2021, justru berdampak positif. Karena jika diperpanjang ini membuka ruang untuk dapat melakukan setoran.

Meski demikian diakuinya, dengan adanya penyertaan modal juga tentunya membuat peran BSB lebih meningkat dalam pembangunan ekonomi di Sumsel.

“Ke depan dengan perpanjangan hingga lima tahun ke depan ini, BSB tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa dan sama sekali tak terganggu. Dan saat ini kita ikuti proses saja dulu,” tutup dia.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) (Sumsel), memastikan penundaan penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel (BSB) yang direncanakan 2016. Rencananya pembayaran penyertaan modal bank plat merah itu dilakukan paling lambat hingga 31 Desember 2021 mendatang.

“Tahun 2021 itu paling lama, kalo bisa sebelumnyalah,” kata Gubernur Sumsel  H Alex Noerdin selepas menghadiri paripurna DPRD Sumsel, Senin (19/9).

Menurut Alex, pada tahun ini sulit untuk menambah penyertaan modal ke BUMD tersebut, mengingat Dana Alokasi Umum (DAU) pada empat bulan terakhir ditunda, dan baru akan dibayarkan pada 2017 mendatang.

“Jadi 4 bulan ini (dana) untuk bayar gaji, tunjangan, operasional, listrik dan sebagainya. Bayangkan itu, narik sini- situ efisiensi lagi. Boro-boro penyertaan modal sehari-hari saja sulit, tapi hebatnya kita membangun terus tanpa APBD, melainkan ada APBN maupun pihak ketiga (swasta),” ujarnya.

Dalam penyampaiannya dalam paripurna DPRD, menurut Gubernur, berdasarkan ketentuan pasal 3 Perda no 14 tahun 2011, Pemprov Sumsel melakukan penambahan penyertaan modal pada PT BSB sebesar Rp360 miliar, sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp600 miliar.

Padahal sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) perda no 14/2011 dimaksud, pernyertaan modal Pemprov Sumsel tersebut, akan direalisasikan dalam jangka waktu paling lama lima tahun, sejak Perda tersebut diundangkan (2 November 2011) atau paling akhir 2016.

“Sehubungan dengan kemampuan dan kondisi keuangan Pemprov saat ini, maka terhadap ketentuan batasan jangka waktu penyertaan modal dimaksud belum dapat dipenuhi. Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap jangka waktu pemenuhan penambahan penertaan modal Pemprov Sumsel,” jelasnya.

Ditambahkannya, sampai saat ini penambahan penyerataan modal dari Pemprov Sumsel untuk PT BSB baru teralisasi sebesar Rp125 miliar.

“Untuk itu kami mengusulkan, batasan jangka waktu penambahan penyertaan modal, yang masih terhadap kekurang sebesar Rp235 miliar tersebut dilakukan paling lambat 31 Desember 2021,” tandasnya.

Alex berharap dengan penundaan penyertaan modal ini. BUMD di bidang perbankan (BSB) perlu menumbuhkan budaya koorporasi dan profesionalisme, antara lain melalui perluasan jaringan perbankan dan peningkatan modal usaha. (ery)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.