Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Komisi I Jazuli Juwaini menilai, wacana pemberian hak politik bagi TNI mungkin saja direalisasikan. Akan tetapi, tidak dalam waktu dekat. Bisa 10 tahun ke depan atau lebih.
Ia menekankan, tugas TNI adalah menjaga keamanan dan membela kedaulatan rakyat. Ia khawatir, tugas utama TNI akan terganggu jika mendapatkan hak politik.
Hal ini pengecualian bagi personel yang tak lagi aktif di TNI.
“Kenapa saat aktif dilarang? Supaya tidak conflict of interest. Contoh Anda TNI, pilih A. TNI yang lain pilih B. Pilih dukungan berbeda, apa yang terjadi?” kata Jazuli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10/2016).
Menurut dia, TNI harus fokus mereformasi institusinya dan melakukan pembinaan terhadap para personel sehingga lebih dekat dengan rakyat.
Berkutat dengan persoalan politik akan membuat TNI berada di pusaran kepentingan.
“Jauh lebih baik posisi tentara ya seperti sekarang ini. Nanti kalau sudah bagus demokrasinya, tingkat pendidikan masyarakatnya sudah bagus, ya bisa saja mungkin,” kata Ketua Fraksi Partai Keadian Sejahtera (PKS) di DPR itu.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan, saat ini TNI seperti warga negara asing. Sebab, TNI tidak mempunyai hak politik. Gatot berharap, suatu saat nanti TNI punya hak berpolitik.
Namun, Gatot juga menegaskan, harapannya itu tidak untuk diwujudkan dalam waktu dekat.
“Dikatakan harapan boleh, tapi yang jelas sekarang saya sebagai Panglima, TNI belum siap. Entah lima atau 10 tahun lagi, yang akan datang,” ujar Gatot di Kantor Panglima TNI, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).
Gatot menjelaskan, hak berpolitik bagi TNI dipengaruhi situasi politik yang tengah berkembang. (adm3)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
