PALI, Sumselupdate.com – Adanya statemen dari Direktur PDAM Lematang Enim menyebutkan Pemkab PALI bakal rugi bila asset PDAM di bawah naungan Perusahaan Daerah Muaraenim yang mengaliri air bersih di wilayah Bumi Serepat Serasan mendapat cibiran dari sejumlah tokoh masyarakat.
Menurut salah satu tokoh masyarakat PALI, Edi Rahmadi, bahwa ucapan Puryadi, Direktur PDAM Lematang Enim tidak berdasar. Pihak PDAM terlalu memandang kecil kemampuan kabupaten di bawah pimpinan Heri Amalindo ini.
“PALI tidak akan lagi memakai intake yang ada di Teluk Lubuk, bila sudah diserahkan, semuanya bakal diputus. Sebab, 2017 nanti PALI punya anggaran untuk membangun jaringan air bersih dan nanti akan membuat intake di Tanah Abang, serta akan membuka jaringan baru ke Pendopo dan daerah yang dilalui jaringan air PAM tersebut,” ujar Edi kepada sejumlah media, Minggu (13/11/2016).
Dijelaskan Edi, bahwa sebaiknya penyedia air bersih tidak dikelola oleh Perusda, melainkan harus terpisah dan langsung di bawah Bupati. “Harusnya jangan mengambil keuntungan, tidak seperti sekarang. PDAM Lematang Enim mematok harga tinggi, sehingga jadi beban bagi masyarakat PALI. Kami usulkan, penyedia air bersih dikelola tersendiri dan langsung di bawah Bupati,” jelasnya.
Sementara itu, Darmadi Suhaimi, Wakil Ketua II DPRD PALI menyarankan agar pihak PDAM Lematang Enim duduk bersama. Dirinya juga setuju rencana membangun intake di daerah Tanah Abang, bahkan kalau bisa jangan hanya di satu titik, tetapi harus ada di setiap kecamatan.
“Menurut undang-undang, harusnya bila sudah berjalan tiga tahun, asset di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) diserahkan oleh kabupaten induk, baik itu asset berjalan maupun tidak, termasuk jaringan PDAM. Di sini jangan bicara bakal untung atau rugi, lebih baik duduk bersama, agar masalah ini cepat selesai,” ujarnya.
Terpisah, Soemarjono anggota Komisi III DPRD PALI mengatakan bahwa selaku wakil rakyat dirinya bersama kawan-kawan lainnya siap menyetujui apabila Pemkab PALI mengajukan anggaran untuk pembangunan jaringan air bersih. “Yang sifatnya pelayanan masyarakat jangan menyebut untung atau rugi. Saya bersama kawan-kawan yang duduk di Dewan, siap menyetujui anggaran dari pemerintah untuk pembangunan jaringan air bersih,” bebernya.
Untuk pengelolaan penyaluran air bersih, sambung politisi senior PDI-P ini, nantinya dirembukkan kembali, yang penting asset PDAM diserahkan ke Pemkab PALI terlebih dahulu. “Mau dikelola oleh Perusda atau siapapun, yang penting asset PDAM sudah diserahkan ke PALI, baru kita putuskan lagi melalui musyawarah,” ujarnya.
Sumarjono juga menyesalkan sampai tiga tahun lebih kabupaten PALI berdiri, tapi masih banyak aset yang belum diserahkan. “Ini masalahnya apa? Padahal dasar hukumnya sangat jelas. Kenapa sampai enggan diserahkan, toh Muaraenim tidak rugi. Apalagi intake dan jaringan pipanya sedari awal dibangun dulu memang diperuntukkan bagi masyarakat Talang Ubi yang notabene masyarakat PALI. Bahkan saat pembangunannya dulu, gagasan pembentukan kabupaten PALI sudah digaungkan” pungkas politisi yang akrab dipanggil Pakde itu. (adj)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
