Pagaralam, Sumselupdate.com – Relawan Masyarakat Peduli Lingkungan yang tergabung dalam Koordinator Jaga, Rawat Lingkungan mendesak pemerintah daerah dan PT Hitay Tanjung Sakti Energy untuk bersikap transparan terkait rencana eksplorasi panas bumi (geothermal) di kawasan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
Mereka menyoroti potensi dampak negatif yang bisa timbul dari proyek tersebut, dan menekankan pentingnya partisipasi serta pemahaman masyarakat terhadap risiko lingkungan.
Setelah wilayah Tanjung Sakti resmi ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), muncul desakan dari sejumlah aktivis lingkungan agar pemerintah dan pihak perusahaan terbuka terkait rencana eksplorasi geothermal di kawasan tersebut.
Potensi panas bumi yang diperkirakan mencapai 70 megawatt ini mencakup dua provinsi, Sumatera Selatan dan Bengkulu, dan mencakup wilayah Tanjung Sakti, Kota Pagaralam, Empat Lawang, Bengkulu Selatan, serta Seluma.
Jepriadi, SSi, perwakilan dari Relawan Masyarakat Peduli Lingkungan yang tergabung dalam Koordinator Jaga, Rawat Lingkungan, menyampaikan bahwa transparansi sangat penting mengingat besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan dari proyek ini.
Baca juga: Polres Pagaralam Klarifikasi Insiden Serpihan Peluru Ternyata Lemparan Batu, Sopir Minta Maaf
“Pemerintah daerah dan PT Hitay Tanjung Sakti Energy selaku pelaksana harus transparan kepada masyarakat yang akan terkena dampak, mengingat proyek ini berisiko tinggi,” tegas Jepriadi, Kamis (10/4/2025).
Ia mengingatkan, salah satu dampak negatif utama dari eksplorasi panas bumi adalah potensi penurunan ketersediaan air. Pasalnya, pembangkit listrik geothermal memerlukan banyak air sebagai sistem pendingin, dan hal ini bisa mengganggu ekosistem air di daerah yang sebagian besar merupakan lahan pertanian.
“Pasti ada dampak positif maupun negatif bagi warga sekitar. Namun dampak negatif perlu untuk dianalisis secara mendalam dan diukur secara pasti agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari. Pemerintah daerah dan PT Hitay Tanjung Sakti Energy harus menyampaikan hal ini secara terbuka,” ujarnya.
Baca juga: Satgas Pangan Sidak Kios Pupuk di Pagaralam, Ini Hasilnya!
Selain potensi kekeringan, proyek ini juga dikhawatirkan dapat menyebabkan ketidakstabilan tanah yang berujung pada risiko gempa bumi, serta berkontribusi terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca seperti belerang, metana, dan karbon dioksida yang dapat memperparah perubahan iklim.
Jepriadi yang juga pernah mengawal proyek sejenis oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap, menekankan bahwa transparansi bukan hanya soal menyampaikan dampak positif proyek kepada masyarakat.
“Informasi yang transparan ini penting, agar masyarakat paham. Bukan hanya dampak positif, tetapi juga dampak negatifnya,” tegasnya.
Ia juga menolak jika masyarakat hanya dijadikan formalitas dalam proses perizinan proyek. Menurutnya, warga di sekitar kawasan Tanjung Sakti hingga sekitar Gunung Dempo harus mendapat penjelasan langsung dan lengkap dari pihak perusahaan maupun pemerintah.
“Jika memang akan ada perencanaan proyek eksplorasi panas bumi, pemerintah daerah dan PT Hitay Energi harus turun langsung menjelaskan perencanaan secara transparan kepada masyarakat yang paling terdampak. Jangan sampai masyarakat hanya jadi objek formalitas untuk memenuhi syarat perijinan,” ucapnya.
Di sisi lain, Jepriadi menuntut agar prinsip keberlanjutan lingkungan menjadi dasar dalam setiap pemanfaatan sumber daya alam. Ia memperingatkan agar jangan sampai kepentingan ekonomi justru menghancurkan lingkungan hidup.
“Jangan sampai hanya berpikir mengeruk keuntungan dengan mengorbankan lingkungan hidup yang berdampak negatif bagi semua aspek kehidupan masyarakat. Kami akan mengawal rencana pemanfaatan geothermal ini,” pungkasnya. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
