Jakarta, Sumselupdate.com – Sejumlah organisasi pers, perusahaan media, akademisi, dan lembaga pendukung jurnalisme mendeklarasikan pembentukan Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Koalisi ini dibentuk sebagai wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat keberlanjutan industri media dan menjaga kualitas jurnalisme di Indonesia.
Deklarasi Koalisi Keberlanjutan Media digelar di Gedung IASTH Lantai 6, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta.
Pembacaan deklarasi dilakukan oleh perwakilan presidium, yakni Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) FX Lilik Dwi Mardjianto, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Elin Y. Kristanti.
Pada tahap awal, KKM beranggotakan 20 organisasi yang terdiri dari organisasi profesi wartawan, perusahaan media, serikat pekerja media, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga perguruan tinggi.
Sejumlah organisasi yang bergabung antara lain AJI, AMSI, Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Koalisi Media Alternatif (KoMA), Harian Kompas/Kompas.id, LBH Pers, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Remotivi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), SINDIKASI, Serikat Perusahaan Pers (SPS), Tempo, Tribun Network, Universitas Indonesia, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Atma Jaya Jakarta, serta Universitas Al Azhar Indonesia.
Koalisi juga didukung enam mitra strategis, yakni BBC Media Action, Dewan Pers, International Federation of Journalists (IFJ), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), serta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).
Sebagai fasilitator awal, AJI, AMSI, dan UMN ditunjuk menjadi presidium koalisi selama satu tahun ke depan sebelum dilakukan rotasi kepemimpinan.
Ketua Umum AJI, Nany Afrida, mengatakan pembentukan koalisi menjadi langkah awal menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam mencari solusi atas tantangan keberlanjutan media di Indonesia.
“Ini baru titik awal, dan masih akan ada tantangan ke depan yang akan dialami,” ujarnya.
Dalam menjalankan program kerjanya, KKM telah menyusun enam agenda prioritas atau peta jalan, yakni membangun konsensus mengenai informasi berkualitas, memperkuat regulasi dan tata kelola media, mendorong mekanisme dana publik untuk jurnalisme, mencegah kekerasan terhadap jurnalis, memperkuat fondasi finansial industri media, serta meningkatkan peran masyarakat dalam ekosistem informasi.
Bahas Dana Jurnalisme
Usai deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bertajuk “Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan”.
Diskusi menghadirkan Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Farida Dewi Maharani, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Dr. Eriyanto, serta Pengurus AJI Indonesia Prof. Masduki.
Prof. Masduki menegaskan bahwa jurnalisme merupakan kepentingan publik sehingga keberlanjutannya menjadi tanggung jawab bersama.
“Harus ada gerakan kolektif. Jurnalisme adalah public goods yang sangat penting bagi kehidupan bangsa. Krisis jurnalisme berarti krisis yang berkaitan dengan masa depan generasi bangsa,” katanya.
Sementara itu, Farida Dewi Maharani mengatakan media memiliki fungsi ganda sebagai institusi sosial sekaligus entitas bisnis sehingga membutuhkan dukungan ekosistem yang sehat agar tetap mampu menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional.
“Keberlanjutan media harus ditopang bersama oleh berbagai pemangku kepentingan. Media adalah pilar demokrasi sehingga harus tumbuh menjadi media yang kredibel,” ujarnya.
Senada dengan itu, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi menilai dana jurnalisme perlu diarahkan untuk menjaga fungsi jurnalisme sebagai kepentingan publik, bukan semata-mata menopang perusahaan media.
“Dana jurnalisme menjadi instrumen yang bagus untuk menyelamatkan jurnalisme,” katanya.
Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Dr. Eriyanto, menambahkan bahwa jurnalisme merupakan kebutuhan publik sehingga mekanisme pendanaan harus tetap menjamin independensi media melalui sumber pembiayaan yang beragam.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
