Jakarta, Sumselupdate.com — Pengangkatan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai menghadirkan tantangan besar di tengah kondisi fiskal yang tertekan.
Kini Suahasil dituntut membenahi anggaran daerah, mengoptimalkan penerimaan pajak, hingga memastikan program ambisius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengorbankan kesehatan APBN.
Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y. Sri Susilo, menilai Suahasil sudah memahami kondisi fiskal dan pengelolaan APBN. Hal itu mengingat sepak terjangnya yang telah lama mendampingi Menteri Keuangan.
“Saya kira (Suahasil) punya tugas yang berat dalam jangka pendek ini untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan oleh Purbaya,” kata Sri saat dihubungi, Senin (14/9/2026).
Salah satu pekerjaan mendesak Suahasil adalah mengatasi tekanan fiskal pemerintah daerah. Sri menyebut pemotongan transfer ke daerah telah mempersempit ruang anggaran kabupaten dan kota, sementara kebutuhan belanja pegawai dan pelayanan publik tetap berjalan.
Menurut Sri Susilo, persoalan tersebut tidak berhenti pada kemampuan daerah membayar pegawai kontrak. Keterbatasan anggaran berpotensi pula menunda proyek pembangunan dan mengganggu pelayanan publik.
Ia menilai pengelolaan fiskal pada masa Purbaya belum menghasilkan terobosan optimal, terutama dalam upaya memperoleh tambahan penerimaan negara.
Suahasil disebut harus segera menyusun strategi intensifikasi pajak dan memperbaiki tata kelola anggaran. Pekerjaan tersebut menjadi semakin berat karena pemerintah harus membiayai berbagai program prioritas dengan ruang fiskal yang terbatas.
“Tetapi kondisi saat ini memang tidak untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan oleh Purbaya. Mulai dari intensifikasi pajak, bagaimana menata kelola ini, anggaran fiskal untuk daerah,” ujarnya.
Selain persoalan fiskal daerah, Suahasil turut dihadapkan pada kebutuhan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kendati demikian, ia menyebut bahwa berbagai tekanan fiskal pemerintah tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada Purbaya saja. Kebijakan pemerintah untuk membiayai program prioritas, termasuk MBG dan KDMP, turut memengaruhi alokasi anggaran kementerian serta transfer ke daerah.
“Meskipun kalau secara objektif Purbaya tidak bisa disalahkan 100 persen karena memang Presiden meminta alokasi dana yang lebih untuk program MBG dan KDMP. Dengan efisiensi macam-macam, dana transfer ke daerah dipotong, kemudian alokasi kementerian banyak dipotong untuk efisiensi dan sebagainya agar MBG dan KDMP jalan,” tandasnya.(src/adm5)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
