Jakarta, sumselupdate.com – Tim penyusun rekomendasi Simposium Tragedi 1965 telah menyerahkan hasil rekomendasinya kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) secara tertutup, pada Rabu (18/5).
Seperti dilansir bbc.com, Kamis (19/5), Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menyatakan belum bisa menanggapi poin-poin detil dalam rekomendasi itu. Namun, dia memberikan garis besar isi rekomendasi tersebut.
“Mereka memberikan range pilihan, ujungnya untuk pemerintah mungkin menyesalkan, kayak gitu-gitulah,” ujarnya.
Apakah penyesalan kemudian diformulasikan menjadi permintaan maaf? “Kita (untuk) permintaan maaf, saya kira masih jauh dari kami,” kata Luhut.
Dalam kesimpulan akhir simposium yang dibacakan oleh Sidarto Danusubroto, penasihat panitia simposium 1965 yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dinyatakan bahwa “Kita mengakui aksi horizontal dalam tragedi 1965, namun demikian kita harus mengakui keterlibatan negara.”
Saat Luhut ditanya, apakah pengakuan keterlibatan negara masuk dalam rekomendasi yang disampaikan, dia menjawab lagi, “Masih jauh dari kami.”
Begitu pula saat ditanya terkait jaminan rehabilitasi, “Kami lagi lihat, karena kalau rehabilitasi, berapa banyak yang mau direhabilitasi itu? Yang dibunuh PKI itu berapa banyak, siapa yang mau rehabilitasi itu?”ungkapnya,
Sementara itu, menurut Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 Bedjo Untung, jaminan rehabilitasi menjadi salah satu kebutuhan penting korban,.
“Kalau memang rumusan simposium itu tidak jauh dari keinginan (Presiden) Jokowi untuk membuat Keppres Rehabilitasi Umum, itu sudah sangat bagus. Artinya, mengembalikan hak-hak kami sebelum terjadinya peristiwa 65. Jadi yang saya dengar, rumusan simposium nanti adalah hal-hal yang paling realistis, paling bisa dilakukan,” kata Bedjo.
Meski begitu, Bedjo tetap menyambut baik langkah tim perumus rekomendasi, karena dia berharap, dari hal yang sederhana bisa membuka kotak Pandora selanjutnya.
Rencananya, menurut Luhut, pemerintah ingin rekonsiliasi pelanggaran HAM seputar 1965 akan selesai akhir tahun ini, dan Menko Polhukam akan bertemu untuk kedua kalinya dengan tim perumus rekomendasi Simposium Tragedi 1965 pada Jumat nanti. (shn)











