Baturaja, Sumselupdate.com – Kedatangan ratusan karyawan PT Mitra Ogan (MO) ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Rabu (15/3/207), diketahui terkait belum dibayarnya gaji dan tunjangan oleh perusahaan sejak 5 bulan terakhir.

Kedatangan ratusan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mitra Ogan (SPMO), lantaran selama ini tak menemui jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi.

“Ini urusan perut bukan kami ingin anarkis. Bayar utang, bayar utang,” seru Romzoni, Dewan penasehat Serikat Pekerja Mitra Ogan (SPMO), dalam orasinya saat mengomandoi ratusan karyawan berdemo di kantor Dinas Tenaga Kerja itu.

Romzoni  menjelaskan jika seluruh karyawan sudah habis batas kesabarannya. Dikatakannya, mereka sudah sabar dari gaji yang dibayar hanya 65 persen. Namun, janji pihak manajemen untuk membayar sisa gaji 35 persen hingga saat ini belum terealisasi.

Para karyawan Mitra Ogan juga menuding pihak Disnaker tidak ada bentuk perhatiannya kepada karyawan yang berjumlah 1.700 orang tersebut.

Disnaker seolah hanya menampung saja dan tidak ada berbuat apa-apa. Massa juga mengancam akan melakukan mogok kerja jika tuntutannya tidak digubris pihak manajemen

Romzon juga mengaku jika pihak perusahaan selalu mengintimidasi karyawan jika ingin melakukan aksi demo, seperti halnya demo sekarang. Lebih lanjut, dirinya dan beberapa karyawan mendapat surat dari manajemen yang isinya ada 8 poin yang mengancam tidak akan mengeluarkan gaji jika karyawan demo.

Di antaranya akan menutup afdeling, memutus aliran listrik dan air di rumah karyawan, bus karyawan bahkan bus sekolah akan dihentikan. Yang lebih parah lagi, Sekolah Dasar (SD) yang ada di afdeling akan dihentikan, pelayanan kesehatan akan distop, serta koperasi akan ditutup.

“Kita juga menuntut Mitra yang di Musi Banyuasin (Muba) agar diputus kerjasamanya, karena kemunduran Mitra Ogan Karang Dapo, Semidang Aji serta Pengaringan itu dikarenakan manajemen lebih memperhatikan pabrik yang ada di Muba,” pungkasnya.

Belum ada titik temu antara pihak perwakilan perusahaan dan Disnaker. Oleh karena itu, lanjut Romzoni, langkah yang akan mereka ambil adalah akan mogok kerja.

“Kami akan tetap masuk mengisi absen. Tapi tidak akan ada aktifitas baik produksi dan kantor. Kami pastikan itu. Sebab saat ini tuntutan kami dan perjanjian pihak perusahaan belum disepakati,” tegas Romzoni.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi OKU, Hakim Makmun, SH, berdalih sudah melakukan upaya kepada pihak perusahaan namun belum terealisasi. Kemudian, bulan September sudah mengirimkan surat kepada managemen untuk segera membayarkan gaji karyawan, tetapi belum juga direalisasi.

“Pihak perusahaan sudah berjanji untuk memberikan gaji pada bulan Januari, namun hingga saat ini juga belum direalisasikan. Jadi, jika dikatakan tidak ada upaya, itu semua tidak benar. Nanti kita akan panggil pihak managemen perusahaan untuk melakukan mediasi, perwakilan karyawan akan kita hadirkan sehingga nantinya akan ada titik temu,” katanya.

“Kami nak ngasih makan apo anak bini kalo 300 juta bagi 1.700 karyawan? La saro nian kami ni pak, kalo memang kolaps yo tutup Pak perusahaan, jangan janji-janji cak ini,” tutup salah satu karyawan.

Ketua DPRD OKU Zaplin, didampingi beberapa anggota lainnya juga sempat hadir di tengah massa. Namun, belum selesai aksi dan belum adanya keputusan, beberapa anggota dewan memilih meninggalkan tempat.

“Perusahaan juga harus perhatikan keadaan sekarang. Bayarkan hak karyawan. Juga kami mendesak secepatnya adakan pertemuan untuk bahas masalah ini,” tambah Ferlan, anggota DPRD OKU dari Partai PDIP.

Sementara perwakilan pihak perusahaan yang sempat hadir tak banyak bicara dan hanya diam saja, terkait tuntutan karyawan MO tersebut. (wid)