Palembang, sumselupdate.com – Puluhan warga yang berasal dari Desa Gajah Mati kecamatan Sungai Menang kabupaten OKI, hari ini (Kamis, 2/5) datangi gedung DPRD Sumsel. Kedatangan puluhan warga ini menuntut PT Pratama Nusantara Sakti (PNS) segera membayar sisa pembelian lahan warga yang sejak tahun 2014 lalu belum ada kejelasan.
Koordinator warga Muhammad Hatta kepada wartawan mengungkapkan, kedatangan puluhan warga ke gedung DPRD Sumsel ini untuk menyampaikan keluhaan atas perbuatan PT PNS. Sejak tahun 2014 lalu, PT PNS telah membeli lahan warga untuk perkebunan tebu bahkan sudah ada yang dipanen.
“Tapi hingga kini masih banyak lahan warga yang sudah dikelola dan ditanami tebu belum juga dibayar oleh PT PNS,” ungkapnya.
Bukan hanya itu, lanjut Hatta, diduga juga PT PNS telah melakukan penggelapan ukuran laham warga yang telah dibeli. Banyak warha yang sudah menerima pembayaran tapi tidak sesuai dengan luasan lahan yang telah diukur sebelumnya bersama warga, pihak desa dan PT PNS sendiri.
“PT PNS menyembunyikan ukuran lahan yg sudah disepakati. Tanah sudah diukur tapi saat pembayaran tidak sesuai dengan jumlah lahan yang diukur itu. Misal dari ukuran 1000 Ha lahan, tapi pihak perusahaan mengatakan hanya 900 Ha dan dibayar dengan ukuran itu. Saat pengukuran memang tidak melibatkan BPN tapi hanya melibatkan kades dan tim desa,” lanjutnya.
Menurut Hatta, sisa lahan yang hingga saat ini belum dibayar PT PNS yakni seluas 2396 Ha. Lahan tersebut sudah digarap bahkan sudah produksi tapi warga belum juga menerima pembayaran itu.
“Kami menunggu itikad baik PT PNS, sudah berapa kali menagih ke kantor yang sebelumnya di Palembang kini pindah ke Jakarta. Bahkan kami pernah menagih ke kantor cabangnya yang berada di Lampung tapi tidak juga mereka bayar bahkan pihak perusahaan malah menantang warga silahkan melakukan pengaduan,” ujar Hatta.
Mengenai harga lahan yang harus dibayar, dijelaskan Hatta, untuk harga lahan yang dijual oleh warga bervariasi sesuai kondisi lahan dengan besaran antara 1-8 jt/Ha
“15 ribu Ha sudah dibayar kepada perwakilan kelompok-kelompok yang berjumlah 4 kelompok dimana masing-masing kelompok berjumlah puluhan warga. Kami masih menunggu sisa yang belum dibayar, untuk itunkami datang ke sini agar dapat dibantu anggota dewan ini,” jelasnya.
Kedatangan puluhan warga ke gedung DPRD Sumsel ini diterima wakil ketua DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah. Ia mengungkapkan, pihak DPRD Sumsel akan segera menindaklanjuti tuntutan warga tersebut ke PT PNS.
“Untuk awal akan kita surati terlebih dahulu PT PNS. Jika memang tidak ada tindak lanjut maka akan kita datangi untuk kejelasan pembayaran lahan warga ini,” tegas politisi Partai Demokrat ini.
Chairul pun meminta PT PNS jangan menakut-nakuti warga. PT PNS harus membayar lahan yang sudah digarap dan sudah produksi.
“Pembayaran harus sesuai dengan luasan lahan yang sebenarnya, jangan ada penggelapan luasan lahan yang sudah dibeli,” pungkasnya. (mor)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
