Puluhan Massa Demo di Kantor Bupati dan DPRD Muratara

Muratara, Sumselupdate.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Muratara (Amara), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati dan DPRD Muratara, Senin (20/11/2017).

Massa aksi terlihat membawa sejumlah spanduk diantaranya berisi ‘masyarakat Muratara meminta Kapolda Sumsel mengembangkan kasus OTT sampai ke akar-akarnya’.

Setelah berorasi perwakilan  massa langsung disambut baik oleh anggota DPRD dan melakukan audiensi perwakilan dari massa 15 orang, anggota DPRD, pihak Kepolisian, Pemkab yang diwakili Kesbangpol.

Dalam pertemuan tersebut massa menyampaikan poin tuntutan, yakni Bupati Muratara diminta mundur dari jabatan, mendesak DPRD melakukan Impeachment pada Bupati, mendukung Kapolda mengembangkan kasus OTT tersebut.

Willy Pasundani, koordinator aksi mengatakan, pihaknya juga meminta Pemkab jangan memberikan bantuan Hukum terhadap pelaku OTT menggunakan uang rakyat dan meminta DPRD memanggil pihak Pemkab melakukan pemberian bantuan hukum pada pelaku OTT.

“Kita menilai Bupati  gagal memimpin Muratara. Setiap  terjadinya keributan ditengah masyarakat dalam hal ini blokade Jalinsum, Bupati tidak pernah turun dan melakukan pendekatan secara persuasive terhadap masyarakat,” katanya.

Senada dikatakan Abdul Hamid, bahwa aksi demo yang dilakukan Amara bukan  berarti mereka benci dengan Pemerintah Muratara. Tetapi pihaknya prihatin terhadap Muratara.

“Kami prihatin pada Muratara yang pemekaran nya demi keperluan segelintir orang. Kita ketahui dan sebagai pelaku pemekaran juga banyak yang peduli saat itu akan pemekaran dan duduk di esselon II hanya segelintir orang,” tuturnya.‎

Dirinya juga meminta akan pemerataan pembangunan yang tidak merata. “Kami meminta agar anggota DPRD menindaklanjuti tuntutan kami ini,” pintahnya.

Sementara itu, anggota DPRD Muratara, Amri Sudarsono dan beberapa anggota dewan lainnya menyimpulkan dari hasil pertemuan dan kesepakatan bersama menyatakan sikap yang tertuang dalam surat kesepakatan bahwa anggota DPRD menerima aspirasi masyarakat akan menyampaikan masing-masing fraksi dalam rangka mendalami tuntutan masyarakat.

“Kami akan melakukan pembahasan lebih mendalam baik pada tingkat komisi maupun pada tingkat fraksi. Dan mengharapkan para aliansi melengkapi dokumen kongkret,” katanya.

Masih katanya, anggota DPRD sepakat dan setuju bahwa tidak ada bantuan hukum pada tersangka OTT tersebut.

“Kami juga akan melakukan rapat konsultasi untuk memperluas apa yang menjadi tuntutan aliansi masyarakat Muratara dalam waktu tempo selama 3 hari,” pungkasnya. (ain)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.